Caleg PDIP Eks Aktivis Minta Upaya Koalisi PD-PDIP Distop

Jakarta - Upaya Partai Demokrat (PD) untuk menggaet Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih terus dilakukan. Namun, sejumlah mantan aktivis mahasiswa 1998, yang menjadi calon anggota legislatif (Calge) PDIP, justru meminta agar koalisi itu tidak dilakukan.

"PD dan SBY sedang melakukan operasi politik pecah belah 'devide et impera' terhadap PDIP dan koalisi besar," kata mantan deklarator Repdem, yang juga caleg DPR RI dari PDIP Dapil DKI Jakarta, Masinton Pasaribu, Senin (11/5/2009).

Menurut caleg PDIP yang kemungkinan besar tidak dapat kursi di Senayan ini, wacana koalisi PD dan PDIP merupakan wujud ketidaknyamanan PD dengan koalisi partai-partai politik Islam yang sedang dibangun. Sehingga, PD merasa perlu untuk mengajak partai politik yang berbasis ideologi nasionalis.

Masinton menegaskan, walau nanti terjadi koalisi PD dan PDIP, belum tentu keputusan koalisi itu akan diikuti di level akar rumput. "Kondisinya mirip tahun 2004 saat akar rumput PDIP tidak siap berkoalisi dengan Partai Golkar," jelas dia.

Namun, lanjut Masinton, kader PDIP tetap setia dan solid dengan keputusan Kongres dan hasil Rakernas untuk mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres. "Keputusan arah koalisi itu diserahkan sepenuhnya kepada Megawati sebagai ketua umum yang memiliki hak prerogatif," tandasnya.

Salah satu Ketua DPN Repdem Wanto Sugito juga meminta koalisi PD dan PDIP dihentikan. "Lebih baik segera melakukan Pemilu Khusus di 10 Provinsi sesuai rekomendasi Komnas HAM kepada warga yang kehilangan hak politiknya akibat tidak terdaftar di DPT akibat kesalahan KPU itu," ujarnya.

Wanto yang juga caleg PDIP untuk DPRD Kabupaten Tangerang Selatan ini menerangkan, ada sekitar 49.677.076 warga atau 29 persen warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat kesalahan KPU. Juga ada 17.488.581 juta suara
yang tidak sah karena kesalahan sosialisasi KPU.

Padahal berdasarkan DPT ada sekitar 171.265.442 orang yang memiliki hak pilih, tapi suara yang sah hanya 104.099.785. "Jadi ini jauh merosot dari tahun 2004, di mana pemilih sah ada 131.462.414 oranf dari DPT yang berjumlah 148.000.369 orang pemilih. Demokrasi adalah wujud dari suara rakyat, karenanya terbitkan Perpu Pemilu Khusus itu," pungkasnya.

(zal/asy)