Penangkapan Sri Bintang Dinilai Berlebihan

Jakarta - Langkah polisi membubarkan Kongres Nasional Golongan Putih yang dimotori Sri Bintang Pamungkas dinilai aneh. Seharusnya pemerintah fokus ke pendaftaran pemilih jika ingin menekan jumlah golput.

"Lebih baik pemerintah fokus ke pembenahan DPT dan sosialisasi cara pemilihan, kalau mau menekan jumlah golput," kata Sekretaris Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada detikcom, Jumat (8/5/2009).

Titi menjelaskan, tidak ada peraturan spesifik di UU Pemilu mengenai golput. Lagipula di Indonesia pemilu adalah hak bukan kewajiban.

"Tidak ada hukumannya bagi orang yang tidak mau ikut pemilu. Itu hak bukan kewajiban," katanya.

Langkah polisi juga dipertanyakan, karena sejak lama mantan Presiden Gus Dur juga mengkampanyekan golput.

"Lebih baik polisi menjelaskan dasar penangkapan Sri Bintang, karena mantan presiden kita juga mengkampanyekan golput," katanya.

Titi yakin masih banyak masyarakat yang mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden yang akan digelar 9 Juli mendatang.

"Orang-orang yang memang sadar untuk golput tidak banyak jumlahnya, masih banyak kok yang mau memilih," katanya.

Sebelumya, polisi menangkap Sri Bintang Pamungkas setelah menggelar Kongres Nasional Golongan Putih di Yogyakarta. Mantan politisi itu diangkut paksa ke Poltabes Yogyakarta.

(nal/ken)