Jadi Pesaing SBY, JK Harus Mundur dari Wapres

Jakarta - Tak banyak tugas kenegaraan dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelang Pilpres. Dia lebih sibuk mengurus partainya dan memasang kuda-kuda menjelang Pilpres. Belum lagi hubungannya dengan SBY yang memburuk.

Karena itulah JK diimbau untuk mundur sebagai Wapres. "Untuk bisa  menguntungkan kedua pihak adalah JK mundur sebagai wapres. Karena memang sudah menjadi pesaing, kurang baik untuk berfungsinya kenegaraan," ujar pengamat politik UI Maswadi Rauf kepada detikcom, Kamis (7/5/2009).

Menurut Maswadi, jika duet SBY-JK diteruskan dengan berpura-pura membuktikan kepada rakyat bahwa tidak ada masalah antara keduanya, maka mereka akan terbebani.

"Terlebih lagi soal ucapan JK akhir-akhir ini yang memperburuk keduanya," imbuh dia.

Pernyataan terakhir JK yang dianggap memperburuk relasinya dengan SBY adalah saat berpidato di depan DPD-DPD II se-Sulsel di Makassar pada 2 Mei 2009. Kala itu JK bercerita bahwa dia hanya jadi bemper pemerintahan yang takut mengambil keputusan. Dia juga bercerita telah 3 kali menghadap SBY untuk mempertanyakan koalisi, namun dijawab tidak memuaskan.

Maswadi menjelaskan, kalau JK mengundurkan diri, maka pemerintahan tidak akan terganggu. Pemerintahan akan diambil alih oleh SBY dengan dibantu oleh Menko.

"Presiden yang bertanggung jawab dengan dibantu Menko. Daripada berpura-pura tetap duduk di pemerintahan, hubungan tidak harmonis, ini akan jadi bulan-bulanan publik," kata dosen UI ini.

Maswadi menuturkan, istilah penonaktifan dari SBY untuk JK tidak berlaku. Sebab hal itu melanggar UU.

"SBY tidak bisa menonaktifkan kecuali kalau JK bersalah," tandas Maswadi.

(nik/nrl)