"Nama partai kita ini keadilan, dan ini masalah keadilan. 30-50 juta, menurut Cirrus (lembaga survei), warga tidak memilih, " ujar Presiden PKS, Tiffatul Sembiring di Gedung Dakwah PKS, Jl TB SImatupang, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2009).
Namun, berbeda dengan koalisi besar yang menyalahkan pemerintah, soal kisruh DPT ini PKS cenderung menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ini kan KPU yang salah. KPU harus tanggung jawab. Tidak bisa hanya bilang, nanti akan diselesaikan dalam pilpres," tudingnya.
Namun, PKS tidak akan bergabung dengan tim advokasi koalisi besar untuk menyelesaikan masalah ini. PKS memilih melangkah sendiri. "Kami punya bukti-bukti, catatan. Kalau gabung itu kesannya mau mengeroyok siapa begitu," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah DPT itu, PKS telah membekali kader-kadernya soal advokasi pemilu. PKS sudah mengundang mantan Ketua MK Jimly Assiddiqie untuk memberikan pengarahan dalam acara Rakornas advokasi nasional yang berlangsung di Gedung Dakwah ini.
"Jimly itu pakar hukum dan tata negara. Kita undang beliau untuk melakukan diskusi tentang sengketa pemilu," jelasnya.
Tifatul menambahkan, PKS pun turut menjadi korban penggelembungan suara dan buruknya DPT. Menurutnya, ribuan kader PKS tidak bisa memilih dalam Pileg 9 April kemarin.
(irw/iy)











































