DPP PAN Didesak Gelar Rakernas Ulang

Bekasi - Hasil Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Yogyakarta menuai masalah. DPP PAN didesak segera menggelar rakernas ulang karena Rakernas Yogyakarta dinilai cacat hukum.

"Perlu dilakukan Rakernas PAN lagi. Ini penting untuk mengoreksi kekeliruan pelaksanaan Rakernas PAN di Yogyakarta, sehingga tidak cacat hukum," kata Aji Ngumboro, Ketua Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan DPW PAN Jabar, Selasa (5/5/2009) di Bekasi.

Menurut Aji, sejak awal pelaksanaan Rakernas PAN di Yogyakarta sudah menyalahi mekanisme partai. Sebab, dalam AD/ART disebutkan bahwa peserta rakernas adalah ketua dan anggota MPP DPP, pengurus harian DPP, ketua departemen, serta lima perwakilan dari setiap DPW. Untuk menentukan peserta DPW yang hadir dalam rakernas juga harus diputuskan melalui rapat harian DPW.

"Namun itu tidak terjadi. Banyak perwakilan DPW yang hadir hanya berdasarkan kedekatan terhadap pengurus inti," lanjut Aji.

Selain itu, kata Aji, DPP PAN mestinya tidak asal dalam menentukan koalisi dan mengusung nama kader partai yang menjadi cawapres. Peran dan kontribusi kader yang diusung juga harus dilihat. "Untuk itu suara arus bawah PAN harus didengar dalam rakernas lanjutan nanti," tambah Aji.

Aji membantah jika rakernas susulan sengaja diusulkan untuk menganulir pencalonan Hatta Rajasa sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, capres dari Partai Demokrat. Tapi Aji tidak mengelak jika DPP PAN juga bisa mempertimbangkan nama kader yang lain, seperti Soetrisno Bachir, Zulkifli Hasan, maupun Amien Rais untuk diusung sebagai cawapres.

(djo/djo)