Rapat Pleno Golkar Bahas Kader 'Pembelot'

Jakarta - Rapat pleno Partai Golkar diprediksi bakal alot. Beberapa perkembangan politik terbaru seperti penolakan deklarasi Jusuf Kalla-Wiranto oleh DPD-DPD akan menjadi bahasan serius di rapat yang diikuti semua petinggi partai ini.

"Yang pasti kita bahas langkah ke depan setelah deklarasi, tetapi soal itu (pembelot) pasti kita bahas juga nanti. Karena ini soal martabat partai," kata Wakil Bendahara DPP Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada detikcom, Selasa (5/5/2009).

Menurut Poempida, jika memang ada beberapa pimpinan DPD I atau II yang tidak menghendaki duet JK-Wiranto, sah sah saja mereka mendukung capres lain atas nama pribadi. Tetapi jika membawa-bawa nama Golkar dan mesin partai, DPP Golkar tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada kader tersebut.

"Kalau memang tidak sreg dengan pasangan JK-Wiranto, silakan memberikan dukungan secara pribadi, jangan menggunakan mesin partai apalagi membawa-bawa nama partai. Itu makar namanya. Pasti kita berikan sanksi. Karena Rapimnassus memberikan mandat penuh kepada Pak JK menentukan langkahnya," paparnya.

Saat ditanya apa bentuk sanksi yang akan diberikan kepada kader Golkar yang membelot, Poempida menjawab diplomatis soal sanksi urusan DPP Golkar. "Ya itu urusan DPP kalau sanksi. Yang pasti sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau yang terberat ya dipecat," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa duet JK-Wiranto masih belum tuntas. Rapat pleno Partai Golkar siang ini akan menentukan nasib pasangan ini. Menurut Agung, pleno itu juga akan membahas wakil presiden yang diusulkan daerah.
(yid/iy)