Rapat Pleno Tidak Bisa Gagalkan Duet JK-Wiranto

Golkar Terancam Pecah

Rapat Pleno Tidak Bisa Gagalkan Duet JK-Wiranto

- detikNews
Selasa, 05 Mei 2009 14:29 WIB
Rapat Pleno Tidak Bisa Gagalkan Duet JK-Wiranto
Jakarta - Rapat Pleno DPP Golkar akan digelar siang ini. Agendanya mengevaluasi semua langkah politik dan keputusan yang diambil Partai Golkar dalam menghadapi Pilpres 2009. Namun, rapat pleno tidak bisa membatalkan deklarasi capres dan cawapres yang sudah diumumkan Golkar.

"Mengevaluasi itu bisa-bisa saja. Tetapi tidak bisa membatalkan. Karena JK sudah mendapatkan amanat penuh dalam Rapimnas," kata Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Poempida Hidayatullah kepada detikcom, Selasa (5/5/2009).

Menurut Poempida, rapat pleno memang bisa memberikan masukan dan langkah-langkah Partai Golkar menghadapi pilpres. Karena itu semua kader diminta taat dan patuh terhadap semua keputusan yang diambil.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya bisa saja memberikan masukan-masukan mengenai bagaimana ke depan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenangkan JK-Wiranto. Sama sekali tidak bisa membatalkan," paparnya.

Caleg DPR RI ini yakin, kalau pun perbedaan di internal Golkar berakhir dengan cara voting, JK masih akan memenagkan voting itu. Sebab, JK masih lebih kuat dan mengakar di Partai Golkar saat ini.

"Kalau voting sekali pun, pasti banyak yang mendukung Pak JK. Lha wong jelas Rapimnassus memberikan mandat penuh kepada JK kok, Pleno ini hanya bagaimana menguatkan saja langkahnya," pungkas Poempida.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan bahwa duet Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) masih belum mulus. Rapat pleno Partai Golkar siang ini akan menentukan nasib pasangan ini.

"Duet JK-Win melalui pleno bisa dibahas nasibnya apakah akan diperkuat atau tidak," kata Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2009).

Menurut Agung, pleno itu juga akan membahas wakil presiden yang diusulkan daerah. "Rapat itu juga untuk menyikapi berbagai hal yang disuarakan daerah dan hal internal yang terabaikan," katanya. (yid/anw)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads