JK Bilang Jadi Bemper, PD Klarifikasi

Jakarta - Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal 'bemper' rupanya masih membuat kuping Partai Demokrat (PD) panas. Partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun merasa perlu memberi klarifikasi.

Sedikitnya, ada 4 penjelasan yang dibacakan Ketua DPP PD Syarif Hasan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2009). Salah satunya mengenai peresmian infrastruktur dan proyek yang diresmikan oleh JK.

"Mengenai statement JK tentang peresmian infrastruktur dan proyek-proyek lain yang dilakukan oleh JK, sebenarnya adalah atas permintaan JK kepada SBY sehingga SBY setuju dan menugaskan JK untuk meresmikan infrastruktur," kata Syarif.

Syarif juga mengatakan, di DPR, Fraksi PD dan Fraksi Partai Golkar sama-sama mendukung pemerintah. Namun dalam kebersamaan itu, kadang kala terdapat perbedaan kebijakan dalam mendukung keputusan pemerintah.

"Misalnya hak angket, PD nggak setuju tapi ternyata ada anggota dari Fraksi Golkar yang ikut tanda tangan hak angket tersebut," katanya.

Penjelasan kedua Syarif adalah mengenai negosiasi Tim 9 PD dan Tim 3 Partai Golkar. "Pada dasarnya adalah koalisi institusi bukan SBY sebagai capres dan JK sebagai cawapres," lanjut Syarif.

Syarif juga mengatakan, setelah JK dinyatakan sebagai cawapres dari Partai Golkar, maka SBY menyampaikan ke publik 5 kriteria cawapres. Tujuannya, untuk menampung aspirasi dari partai-partai lain yang berkeinginan juga mendampingi SBY.

Sebelumnya saat berkunjung ke Makassar, JK menyatakan, selaku wapres, dirinya dan Partai Golkar kerap dijadikan bemper bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang populis. Contohnya, mengenai kenaikan BBM dan BLT.

JK menyebut, saat harga BBM naik, tidak ada pihak pemerintahan yang mau mengumumkan ke publik. Akhirnya, JK-lah yang maju di hadapan publik mengabarkan kebijakan yang hujan kritis itu.

(ken/iy)