DPR, KPU, Bawaslu dan Mendagri Evaluasi Pileg 2009

Jakarta - Untuk pertama kali setelah Pemilu Legislatif 2009 digelar, stakeholder pesta demokrasi lima tahunan menggelar rapat kerja evaluasi. Komisi II sebagai perwakilan DPR untuk masalah pemilu meminta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu.

"Komisi II DPR ingin mendapat penjelasan dari Ketua KPU, Bawaslu, dan Mendagri, terkait pelaksanaan pemilu legislatif sebagai persiapan pilpres," ujar Ketua Komisi II DPR, EE Mangindaan.

Hal ini disampaikan Mangindaan saat membuka rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Mendagri, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/5/2009).

Menurut Mangindaan, rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksaan Pemilu 2009. Dengan cara ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan persiapan untuk menghadapi Pilpres 2009.

"Kesiapan logistik, pengamanan, DPT pilpres, dan konsolidasi pihak-pihak untuk kesiapan Pilpres 2009," tutur Mangindaan.

Sebagai tamu undangan, Mendagri Mardiyanto menanggapi positif ajakan Komisi II DPR untuk saling terbuka terkait evaluasi Pileg 9 April lalu. Mendagri menjelaskan, pemerintah dan pemerintah daerah siap melakukan evaluasi sebagai persiapan Pilpres.

"Pemilu adalah pelaksanaan amanat konstitusi. Pemerintah tetap menghormati penyelenggara pemilu dan tetap pada koridor," tutur Mardiyanto.

"Evaluasi dukungan untuk pilpres yang akan datang, bagaimana membersihkan DPT bermasalah, " imbuhnya.

Sementara itu Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshari, menyampaikan progres
perhitungan manual Pileg 2009. Hingga saat ini, KPU sudah merekap 18 provinsi.

"Saat ini rekap manual masih berlangsung. Sampai hari ini, sudah 18 provinsi. Total masuk 60 juta suara, 72,62 persen tingkat partisipasi," tutur Hafiz, saat memberikan sambutan.

"Terimakasih kepada pemerintah bersama Bawaslu yang selalu memberi masukan," imbuh Hafiz.

(van/nik)