Tidak Ada Istilah Rakernas Khusus di PAN

Jakarta - Polemik seusai Rakernas PAN di Yogyakarta masih terus berlanjut. Para personel DPP PAN pendukung Soetrisno Bachir (SB) mengancam akan menggelar Rakernas Khusus (Rakernassus) di Jakarta 9 Mei 2009. Namun, dalam AD/ART, tidak ada istilah Rakernassus. Hasil Rapimnas Yogya sudah final dan mengikat.

"Dalam AD/ART tidak dikenal Rakernassus. Adanya Rakernas dan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Tidak ada Rakernas lebih dari satu kali setahun," kata Bendahara DPP PAN Tjatur Sapto Edy saat ditanya mengenai ancaman pendukung SB yang akan menggelar Rakernassus.

Saat dihubungi detikcom, Minggu (3/5/2009), Tjatur membantah ada penjelasan di ART PAN bahwa Rakernas digelar sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. "Tidak ada itu. Yang ada, Rakernas itu ya sekali dalam setahun," kata lulusan ITB yang sudah berkiprah di PAN sejak partai Matahari terbit ini berdiri itu.

Tjatur menilai pendukung SB yang berencana menggelar Rakernas tandingan di Jakarta 9 Mei itu tidak membaca AD/ART dengan benar. Kemungkinan para pendukung SB yang memprotes Rakernas PAN di Yogya itu belum terlalu lama berkiprah di PAN.

Hal lain soal AD/ART yang diadopsi tidak tepat oleh pendukung SB adalah mengenai utusan DPW-DPW di Rakernas. "Mereka mengatakan utusan DPW diatur oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan Bappilu. Ini tidak ada. Di ART, hanya disebutkan bahwa utusan DPW di Rakernas sebanyak-banyaknya 5 orang dan harus mendapat mandat dari DPW," ujar anggota DPR itu.

Tjatur juga meluruskan mengenai pandangan pendukung SB bahwa Rakernas PAN tidak menghadirkan seluruh anggota DPP. "Mereka menganggap seluruh anggota departemen harus hadir. Padahal dalam rapat harian sudah diputuskan, hanya kepala departemen yang diundang. Rakernas-rakernas sebelumnya di Jakarta, Palembang dan Surabaya, juga seperti ini, hanya kepala departemen yang hadir, bukan semua anggota departemen," jelas dia.

Mengenai keputusan aklamasi yang dipertanyakan para pendukung SB, Tjatur juga menjelaskan bahwa Rakernas PAN di Yogya dihadiri 32 DPW. "Ada 28 DPW yang mengusulkan PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung Hatta Rajasa sebagai cawapres, sedang empat DPW lainnya mengambang. Namun, kepada keempat DPW ini, sudah ditawarkan mengenai keputusan tersebut dan mereka setuju," ujar dia.

Tentang legitimasi Rakernas yang diragukan karena undangan memuat tanda tangan SB yang di-scan, Tjatur menegaskan, seharusnya hal itu tidak perlu dipersoalkan. "Sebab, legitimasi Rakernas ini juga kuat, karena SB datang dan malah membuka Rakernas," kata dia.

Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan, kata Tjatur, juga hadir. Bahkan, Sekjen mengikuti sidang hingga akhir dan menutup Rakernas tersebut.

Mengenai tudingan bahwa sidang disetting oleh pendukung Amien Rais dan Hatta Rajasa, Tjatur membantahnya. Menurut dia, sidang pada mulanya memang dipimpin oleh Ketua SC Hakam Naja, yang diketahui berada di kubu SB. "Tapi, dalam sidang itu, para peserta sidang meminta agar pimpinan sidang dipilih oleh forum. Dan saat itu terpilih Patrialis Akbar," jelas dia.

Rakernas, menurut Tjatur, merupakan forum stake holder. "Jadi, penguasa forum ya peserta. Kalau peserta minta pimpinan sidang dipilih forum, ya harus dilakukan," jelas dia.

Lantas bagaimana dengan Rakernas-rakernas sebelumnya, apakah pimpinan sidang juga dipilih oleh forum? Menurut Tjatur, Rakernas-rakernas sebelumnya memang SC yang memimpin sidang. "Tapi, pada saat itu forum memang tidak meminta pimpinan sidang dipilih. Selain itu, hal yang dibicarakan juga normatif," ujar dia.

(asy/gah)