Sekjen PD: SBY Tak Pernah Tolak JK

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah menolak Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) untuk kembali berduet kembali dalam pilpres mendatang. Kubu beringin hanya menyerah oleh waktu, sehingga mencalonkan JK sebagai presiden.

"Masalahnya mereka (Golkar) sudah terdesak waktu saja," kata Sekjen Partai Demokrat (PD) saat berbincang dengan detikcom, Minggu (3/5/2009).

Waktu yang dimaksudkan oleh Marzuki adalah diselenggarakannya Rapimnassus Golkar pada Kamis 23 April 2009 yang lalu. Pada forum tersebut, Golkar mengukuhkan JK sebagai calon presiden dan memberi mandat kepada JK untuk mencari pasangan cawapres. Sehari sebelumnya, rapat harian DPP Golkar memutuskan untuk bercerai dengan PD, karena merasa pembicaraan koalisi antara kedua partai mengalami deadlock.

Marzuki bercerita, jauh sebelum Rapimnassus digelar, JK telah menyatakan siap tampil sebagai pesaing SBY. Pada waktu itu, PD menaruh hormat, walau dalam hati merasa kecewa. Kekecewaan itu muncul lantaran JK-lah pada 2004 yang didukung PD untuk mendampingi SBY. Akan tetapi, PD memaklumi bila JK sekarang diusung oleh Golkar yang merupakan partai besar.  

Setelah hasil pemilu muncul, lanjut Marzuki, hasil perolehan suara Golkar ternyata melorot dan berada di bawah PD. Pihaknya menerima niatan Golkar yang ingin kembali berkoalisi, meski sebelum Rapimnassus pun, Golkar sudah menunjukkan tanda-tanda ingin berpisah dari partainya.

"Tapi itu secara institusi. Belum membicarakan soal cawapres. Bahwa Golkar akan berkoalisi dengan Demokrat," kata Marzuki.

Sebagai tindak lanjut, maka diselenggarakanlah pertemuan yang dihadiri masing-masing ketua umum dan sekjen. Dari pertemuan tersebut, dibentuk tim 3 untuk bernegosiasi mengenai koalisi antara PD dan Golkar. Wakil PD terdiri dari Ketua Umum Hadi Utomo, Ketua DPP Anas Urbaningrum, dan Sekjen Marzuki Ali. Sementara dari Golkar ada Ketua DPP Andi Matalatta, Muladi, dan Sekjen Golkar Soemarsono.

"Nah lalu kita disodori kesepakatan koalisi, tapi menyebutkan SBY-JK langsung. Loh kan soal itu belum dibicarakan. Kita baru bicara koalisi institusi kan? Kita bilang belum masuk ke sana," tandas Marzuki.

Meskipun PD sudah menetapkan kriteria-kriteria cawapres, imbuhnya, hal itu bukanlah untuk menghalang-halangi JK. Sebelum JK ingin berkoalisi pun, kriteria itu sudah dimunculkan, lantaran banyaknya cawapres yang diajukan oleh komunitas maupun ormas-ormas.

"Karena sudah dipublikasikan, dengan kembalinya Golkar, kan tidak mungkin kriteria dicabut kembali, karena semua masyarakat sudah tahu. Jadi proses politiknya cukup clear kalau kita open mind untuk mendengarkan, berpikir logis, nasional, dan tidak membawa perasaan," jelasnya.

Menurut Marzuki, bagaimanapun duet SBY-JK yang ditawarkan Golkar itu tetap dibawa ke Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini SBY. Karena cawapres belum saatnya dibicarakan, SBY kemudian meminta agar cooling down lebih dahulu. PD meminta agar Golkar berkonsentrasi pada Rapimnassus.

"Tapi itu yang dianggap komunikasi sudah buntu. Saya telepon Pak Soemarsono, saya bilang kita endapkan dulu. Kita tidak ingin masalah capres-cawapres mengintervensi Rapimnassus. Silakanlah Rapimnassus berjalan, apapun keputusan kita tunggu saja. Tapi, mereka sudah terdesak waktu saja," pungkasnya. (irw/iy)