PD: Jusuf Kalla Jangan Lupakan Sejarah

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan selaku wapres, dirinya dan juga Partai Golkar kerap dijadikan bemper bagi kebijakan-kabijakan pemerintah yang tidak populis dan mengundang hujan kritik. Partai Demokrat (PD) pun keberatan dengan pernyataan JK tersebut.

"JK sebagai pribadi harusnya menyadari bahwa beliau dulu (2004) maju sebagai cawapres didukung oleh Partai Demokrat. Jadi jangan melupakan sejarah," kata Sekjen PD Marzuki Ali saat berbincang dengan detikcom, Minggu (3/5/2009).

Dalam perjalanannya, lanjut Marzuki, JK kemudian maju dalam bursa pemilihan ketua umum partai beringin. PD pun mendukung sepenuhnya keinginan JK tersebut, mengingat demi kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Marzuki, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah sesuai dengan sistem yang berlaku. Lalu, dari pada tampil terus menerus, SBY juga lebih memilih berpikir dan bekerja, mengkoordinasikan segala lini hingga ke bawah.

Pada saat itulah, lanjutnya, semua unsur pemerintahan bekerja bahu-membahu. Keberhasilan yang dicapai merupakan prestasi bersama tanpa adanya saling klaim.

"Tapi ketika JK mencalonkan diri, beliau mengatakan lebih cepat dan lebih baik, itu menciderai. Beliau bilang semua program adalah ide beliau, kan menyakitkan. Padahal itu produk pemerintah SBY-JK. Tapi SBY memilih diam, Demokrat diam," kata Marzuki.

Dalam hubungannya dengan partai Golkar, Marzuki mengatakan, kekuatan Golkar tidak cukup untuk mengawal kebijakan pemerintah sendirian, misalnya BLT ataupun kenaikan harga BBM. Bahkan, ada kalanya kader-kader Golkar justru bermanuver dengan menghujat kebijakan pemerintah.

"Jadi itu kadang kala menyakitkan bagi orang Demokrat. Coba, banyak kader Golkar yang menghujat kebijakan pemerintah, walaupun bukan sebagai institusi," jelasnya.

Sebagai sesama partai pemerintah, lanjut Marzuki, kader Golkar juga banyak bersebarangan dengan Demokrat. Seperti misalnya dalam penyusunan UU Pemilu, dimana politisi Golkar banyak yang tidak mendukung konsep dari pemerintah. 

"Tapi, ya, sudahlah kita hargai. Demokrat itu partai yang menerima. Kita yakin Tuhan maha tahu dan Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tidur bagaimana kita disakiti, saat memutus UU itu," jelasnya.
(irw/rdf)