PD: Soal Pemilu Salahkan KPU

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terkait masalah DPT. PD meminta semua pihak tidak terus menyalahkan pemerintah terkait masalah ini.

"Kalau mau tuntut, tuntut KPU, biar dia bernyanyi," tutur Wakil Ketua Fraksi PD, Sutan Bathoegana, dalam dialog di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2009).

Sutan menegaskan, kekisruhan DPT di luar tanggungjawab pemerintah. Pemerintah, menurut Sutan, sudah bekerja maksimal memenuhi segala hal kebutuhan pemilu.

"Jangan salahkan pemerintah, pemerintah hanya memberikan apa maunya KPU," tutur Sutan.

"SBY independen tidak urusan dengan KPU," imbuh Sutan.

Sutan malah menyalahkan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Menurutnya DPR terlalu lama menggodok Undang-Undang pemilu.

"Bagaimana pemilu bisa benar UU Pemilu digoreng-goreng. sekarang kaya gini, rasain sekarang," tutur Sutan dengan nada tinggi.

Sutan juga menjelaskan bahwa masalah DPT tidak sepantasnya dibesar-besarkan, karena ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Hal ini, menurut Sutan, sudah biasa terjadi di Indonesia.

"Jangan dibilang masalah DPT, belum ada DPT yang akurat selama ini," tutur Sutan.

"Janganlah berburuk sangka," pungkasnya.

(van/irw)