Efektifkah Koalisi Besar di Parlemen?

Koalisi Besar Diteken

Efektifkah Koalisi Besar di Parlemen?

- detikNews
Jumat, 01 Mei 2009 15:48 WIB
Efektifkah Koalisi Besar di Parlemen?
Jakarta - 4 Partai yang dipastikan lolos Parliamentary Threshold (PT) telah menandatangani koalisi besar yang akan bekerjasama di parlemen. 4 Parpol itu adalah PDIP, Golkar, Partai Hanura dan Partai Gerindra. Efektifkah kerjasama 4 partai ini di parlemen untuk masa jabatan 2009-2014?

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji menilai koalisi parlemen ini sangat penting karena untuk dapat berjalan efektif, sebuah pemerintahan harus mendapatkan back up parlemen yang kuat.

"Pemerintahan itu tidak akan berjalan efektif kalau parlemennya tidak memback up dengan baik," kata Iskandar kepada detikcom, Jumat (1/5/2009).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Iskandar, koalisi parlemen ini akan menjadi pintu masuk bagi koalisi partai-partai ini dalam pilpres mendatang. Kesepakatan koalisi pilpres itu masih akan dibahas lagi apakah diputuskan sebelum putaran pertama atau setelahnya.

"Ini menjadi pintu masuk kita untuk membahas lagi koalisi pilpres. Apakah keputusannya satu capres atau 2 capres di putaran pertama ini, kita akan masih bertemu lagi," paparnya.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding yang partainya berkoalisi dengan PD menilai, koalisi parlemen ini bagus dilakukan. Tetapi efektifitasnya seringkali terganggu di dalam prakteknya. Hal ini sangat terkait dengan kepentingan politik masing-masing parpol saat menghadapi kasus tertentu.

"Kita menghormati kesepakatan koalisi parlemen itu. Tetapi fakta lapangannya sering kali susah diterapkan," paparnya.

Karding lalu mencontohkan, dalam koalisi PDIP dan Golkar dalam pemilu presiden 2004 lalu,  koalisi parlemennya tidak berjalan efektif saat kepemimpinan Golkar berganti orang.

Selain itu, perkembangan waktu dan kepentingan parpol dalam menyikapi isu tertentu juga sering kali berubah. Contohnya, koalisi parpol pendukung SBY-JK di parlemen dalam beberapa hal tidak kompak karena terkait dengan kepentingan parpol masing-masing.     

"Itulah kendalanya kalau kita koalisi di parlemen. Kalau koalisi di pemerintahan kan jelas ukurannya, wapres atau jatah menteri. Kalau parpol itu tidak kompak, tinggal di-reshuffle," pungkasnya. (yid/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads