Penerapan PT & ET Harus Konsekuen

Jakarta - Ketentuan parlementary threshold (PT) dan electonal threshold (ET) hendaknya diterapkan konsekuen terhadap kontestan Pemilu 2009. Agar sistem pemilu mendatang jauh lebih sederhana dan merampingkan jumlah parpol.

Demikian salah satu rekomendasi hasil Tanwir Muhammadiyah yang PP Muhammadiyah sampaikan pada Presiden SBY. Pertemuan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/4/2009).

"Parpol sekarang tidak lolos PT dan ET, tidak usah tampil lagi pemilu yang mendatang meski sudah ganti nama. Pengurusnya juga tidak diperkenankan lagi mendirikan parpol baru," ujar Din.

Menurutnya jumlah parpol yang tidak lagi sebanyak sekarang, maka akan memperkuat sistem presidential yang Indonesia anut. Sebaliknya oposisi di parlemen yang ada juga ikut menguat sehingga lebih effective dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif.

Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng membenarkan bahwa rekomendasi memperkuat sistem presidential jadi bahasan. Bagaimana pun langkah merampingkan jumlah parpol dan menyederhanakan sistem pemilu harus berjalan alami sesuai aturan konstitusi yang diberlakukan secara ketat.

"Kalau PT ini sesuai quick count, maka 9 parpol yang akan masuk parlemen. Mungkin 9 parpol ini yang nanti akan aktif dalam politik 5 tahun ke depan. Di pemilu mendatang mungkin yang ikut bukan 40 parpol seperti sekarang, tapi kurang dari 20. Ya kita lihat saja nanti," komentar Mallarangeng.
(lh/ken)