Komisi III DPR Marahi Kapolri Soal Surat Suara Tertukar

Jakarta - Komisi III DPR marah mendengar alasan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) saat ditanya pertanggungjawaban Kapolri terkait tertukarnya surat suara. Kapolri mengaku hanya bertugas mendistribusikan logistik pemilu dan tidak tahu menahu soal tertukarnya surat suara.

"Kami bertugas mendistribusikan logistik, tapi kalau tertukarnya surat suara, KPU dan percetakan yang lebih tahu," tutur (BHD) saat menjawab pertanyaan Komisi III DPR tentang carut marut tertukarnya surat suara pileg.

Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2009).

Mendengar pernyataan Kapolri, anggota Komisi III pun ramai sahut-menyahut melontarkan kritikan atas pernyataan tersebut. Salah satunya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Gayus Lumbuun.

Menurut Gayus, seharusnya Kapolri memerintahkan segenap pasukannya untuk bertugas maksimal memastikan tidak ada kesalahan dalam penyaluran logistik pemilu, bukan malah menyalahkan KPU semata.

"Tidak ada tekanan secara langsung kepada Polri terkait pelaksanaan pemilu, kami tidak menyalahkan Kapolri, namun kalau Polri merasa tidak bertanggungjawab tertukarnya surat suara, justru itu yang seharusnya dilakukan Polri dengan maksimal," cecar Gayus.

Semestinya, lanjut gayus, Kapolri juga ikut bertanggung jawab memastikan seluruh rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Pemilu, menurut Gayus, harus dipertanggungjawabkan penuh oleh seluruh komponen negara, termasuk Polri.

"Tertukarnya surat suara adalah penghilangan suara rakyat dan itu mutlak melanggar demokrasi. Ini bukan masalah sekarang tapi masalah Indonesia ke depan, jadi Polri seharusnya lebih serius" tutur Gayus.

Mendengar kemarahan anggota Komisi III, BHD tetap bersikap tenang. Kapolri berterimakasih kepada DPR yang sudah mengingatkan. Menurut BHD, hasil rapat kerja dengan DPR, akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik kedepannya.

"Terimakasih, masukannya, kami akan jadikan evaluasi bersama KPU untuk memastikan pilpres nanti tidak terjadi masalah yang sama," tutup BHD
(van/ape)