Demikian pengakuan Ketua DPD I Sulawesi Tenggara (Sultra) Partai Golkar, Laode Ridwan Bae, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (28/4/2009). Ridwan termasuk salah satu dari 25 ketua DPD yang menandatangani surat yang sepat dituding memecah belah Golkar itu.
"Saya ditelepon Pak JK, saya kenal betul beliau. Beliau cepat mengerti bahwa isi surat itu saran untuk Ketua Umum mengambil keputusan," ujar dia.
Ada tiga hal yang mendasari DPD mengusulkan agar DPP Golkar tetap memberi peluang bagi opsi cawapres dan melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat. Yaitu menguntungkan kepentingan negara, bermanfaat bagi parpol dan masyarakat serta memberi kemenangan pada peserta koalisi.
Ridwan menegaskan usulan tersebut sama sekali tidak keluar dari koridor kebijakan yang ada, termasuk hasil hasil rampinassus pekan lalu. Jajaran DPD juga tidak menarik mandatnya kepada JK untuk menjalin komunikasi politik dengan semua parpol untuk keperluan menggalang koalisi.
"Misalnya dilihat komunikasi politiknya tidak berhasil, yaitu tidak tercapainya ekspektasi dalam mengajukan capres, kami memberi saran ini (Golkar jadi cawapres SBY). Saran ini dilakukan atau tidak, ya kembali ke rapimnassus," sambungnya.
(lh/nrl)











































