PDIP Akui Sulit Bahas Aspek Hukum DPT

Jakarta - PDIP enggan dibilang melupakan masalah DPT karena asyik menjalin koalisi menjelang pilpres. PDIP tetap berjuang agar carut-marut DPT pileg sudah diselesaikan sebelum pilpres meskipun sulit membahas aspek hukum pelanggaran DPT.

"Masalah DPT prinsip bagi PDIP harus diselesaikan tuntas sebelum memasuki "tahapan 2" pilpres yang akan datang," kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat kepada detikcom, Selasa (28/4/2009).

Menurut Tjahjo, sudah sewajarnya PDIP menjalin koalisi dengan partai lain termasuk Golkar. Koalisi ini juga bertujuan untuk mengusut DPT.

"PDIP terus melakukan dan membangun komunikasi sesama parpol adalah hal yang wajar. Bahasannya tidak menyangkut pilpres saja tapi membahas indikasi pelanggaran pemilu yang tidak bermartabat ini," imbuhnya.

Tjahjo menjelaskan, saat ini PDIP terus membahas DPT di DPR, namun demikian dia mengakui ada ganjalan mengusut DPT.

"Agak sulit membahas aspek hukumnya, oleh karena itu kita bahas dengan teman koalisi yang mempunya wakil di DPR," tutur Tjahjo.

Tjahjo juga menjelaskan bahwa tidak benar PDIP hanya terfokus pada Golkar. PDIP, tutur Tjahjo, aktif "berkontak" politik dengan partai lain.

"PDIP terus menjalin koalisi dengan banyak partai, kami terus melakukan kontrak politik dengan partai manapun, tidak hanya dengan Golkar," pungkasnya.

(van/nrl)