"Di saat pemantau dan media bertanya, teman-teman di KPU bersikap resisten. Belum ada standar pelayanan info pemilu yang tepat saat ini," kata anggota Bawaslu Widyaningsih dalam Press Meeting bertajuk 'Isu-isu Keterbukaan Terhadap Informasi Publik' di Olive Tree Restaurant, Hotel Nikko Lt 2, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2009).
Widyaningsih memberikan beberapa contoh pengalaman yang pernah dialami Bawaslu sendiri mengenai ketertutupan KPU. Bawaslu mendapatkan surat edaran nomor 676/KPU/IV/2009 mengenai pengesahan surat suara tertukar justru dari kalangan media.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, lanjut Widyaningsih, surat mengenai dana kampanye. Surat tersebut baru direvisi setelah Bawaslu memblow-up-nya ke media massa.
"Juga masalah sistem (tabulasi). Katanya paling baik karena murah, tapi ternyata lelet. Kita lihat Pemilu 2004 jauh lebih cepat hasilnya," imbuh perempuan berkacamata ini.
Widyaningsih berpandangan, para anggota KPU juga tidak kompak saat memberikan penjelasan ke publik mengenai pemilu. "Masing-masing anggota beda pendapat dan statemen. Jadi si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa," tandasnya.
(irw/iy)










































