KPU Tertutup Soal Akses Informasi Pemilu Sebab Banyak Kesalahan

Jakarta - Komite Pemilih Indonesia (Tepi) menangkap kesan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menutup-nutupi akses informasi seputar pemilu. Hal itu terjadi karena banyaknya kesalahan KPU saat menyelenggarakan hajatan lima tahunan tersebut.

"Kalau dari sisi KPU, akses informasi sangat tertutup dan minim, karena banyak kesalahan yang dilakukan. Jadi ketika melakukan publikasi suatu hal mereka itu pilih-pilih," kata Direktur Tepi Jeirry Sumampow dalam Press Meeting bertajuk 'Isu-isu Keterbukaan Terhadap Informasi Publik' di Olive Tree Restaurant, Hotel Nikko Lt 2, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2009).

Ketertutupan KPU itu, imbuh Jeirry, pernah dialaminya sendiri. Misalnya ketika Tepi meminta daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) ke KPU, namun dikatakan tidak bisa. Alasannya file DP4 terlalu banyak karena mencapai ratusan bahkan ribuan. Jeirry kemudian bermaksud mengkopi data tersebut, namun tetap ditolak dengan alasan yang sama.

"Kami curiga jangan-jangan data-data itu tidak ada," jelas Jeirry.

Jeirry bercerita, pernah suatu saat ia diundang KPU untuk mengaudit DP4, tapi data itu cuma dipelihatkan dan tidak boleh digandakan. Setelah selesai, pihaknya mendapatkan hasil audit dengan ketentuan tidak boleh dipublikasikan.

"Dari hal ini sebenarnya DP4 dari awal sudah bermasalah, tapi ditutup-tutupi," cetusnya.

Kesan tertutup itu, lanjut Jeirry, masih berlangsung hingga sekarang, terutama dalam hal rekapitulasi suara nasional KPU di Hotel Borobudur. Tidak semua orang dapat masuk dan mengetahui hasil perolehan suara partai politik maupun caleg.

"Sekarang ini juga masalah DPS. Kalau dicek di kelurahan itu juga tidak ada. Jadi mereka hanya gembar-gembor saja kalau sekarang ini ada tentang pemutakhiran DPT," pungkasnya.

Jeirry mengungkapkan, informasi KPU mengenai Pileg kemarin hanya hal-hal yang bersifat remeh, yakni mengenai jadwal pemilu dan pemasangan DPT. Sedangkan dari sisi edukatif tidak kelihatan sama sekali. Padahal hal itu penting untuk membangun kualitas pemahaman masyarakat tentang bagaimana cara memilih.

"Jadi nanti saya perkirakan hasil pilpres akan sama, karena saya lihat sisi edukatif tidak ada. Masyarakat justru tahu lebih banyak mengenai hal itu dari media." pungkasnya.

(irw/iy)