.webp)
"Pak JK ada limit waktu sampai tanggal 29 April. Kalau tidak berhasil membangun komunikasi politik dalam arti koalisi, berarti bisa saja 25 DPD Tingkat I meminta diadakan kembali Rapimsus untuk mengevaluasi Pak JK sebagai capres Golkar," kata Akbar Tandjung.
Hal ini disampaikan mantan ketua Umum Golkar ini kepada detikcom di kantornya, Akbar Tanjung Institute, Perumahan Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2009).
Pada Senin kemarin, Ketua 25 DPD I Golkar mengirim surat pada JK. Isinya, meminta Golkar rujuk kembali dengan PD dan menyerahkan 6 nama cawapres yaitu Akbar Tandjung, Surya Paloh, Sultan HB X, Agung Laksono, Aburizal Bakrie dan Fadel Muhammad.
"Dengan demikian, bisa saja diambil opsi permintaan DPD Tingkat I yaitu Golkar bekerjasama dengan Partai Demokrat untuk mengusung 6 cawapres yang diajukan," lanjut dia.
Tentang 6 nama cawapres yang diusulkan 25 DPD yang tidak ada nama JK-nya, Akbar menjawab, "Jadi ya terserah bagaimana mekanisme partai."
Menurut dia, semua diserahkan kepada SBY untuk mengambil siapa yang diangkat menjadi cawapresnya. Apakah dari Golkar, PKS, PAN atau PKB.
Karena banyak partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat.
"Dari segi kekuatan politik, setelah Partai Demokrat, ada Golkar di nomor dua. Kalau ini menyatu, pemerintahan yang terbentuk akan menjadi kuat. Didukung dengan DPR yang kuat sehingga efektif dan efisien," kata eks Ketua DPR ini.
(aan/nrl)
