Golkar Koreksi Hasil Rapimnassus, Pencapresan JK Bukan Lagi Prioritas

Jakarta - Ketua DPP Golkar Muladi memastikan Partai Golkar mengoreksi hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus). Golkar tidak lagi memprioritaskan opsi untuk mencapreskan Jusuf Kalla (JK).

"Benar memang ada semacam koreksi (Rapimnas khusus) bahwa opsi pertama, mencapreskan JK boleh saja dijalankan. Tapi yang dipentingkan opsi kedua, adalah Golkar membuka kemungkinan komunikasi dengan partai lain termasuk Partai Demokrat," kata Muladi saat ditemui wartawan di kantornya, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (27/4/2009).

"Sinyal dari Demokrat masih menyala. Masih hijau. Ada kemungkinan itu," tambah Muladi.

Menurut Muladi, koreksi itu diputuskan dalam pertemuan petinggi Golkar dan Ketua DPD Golkar di Kantor DPP Golkar, Jalan Aggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu (28/4/2009) malam kemarin. Hadir dalam rapat itu antara lain JK, Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Muladi, Fadel Muhammad dan Ketua DPD Golkar.

Gubernur Lemhannas itu menuturkan, Partai Golkar mengalami masalah dalam menjalin koalisi dengan partai lain karena terlambat melakukan penjajakan. Apalagi parpol lain sudah mantap melakukan koalisi dan menentukan capresnya masing-masing.

"Masuknya Golkar dalam dunia persilatan sudah terlambat. Artinya dunia persilatan itu koalisi. Sekarang sudah habis. Semua mencalonkan sebagai presiden. Megawati, ditetapkan dalam Rapimnas PDIP, Prabowo sendiri berusaha jadi presiden," jelas Muladi.

Menurut Muladi, Golkar mengalami permasalahan untuk mencari koalisi, kecuali dengan Hanura. Bilapun koalisi dengan Hanura, Golkar belum mampu memenuhi syarat 25 persen suara untuk mengajukan capres.

"Suara 25 persen dan 20 persen kursi itu yang memperjuangkan Golkar, sekarang Golkar susah sekali memenuhi, katakanlah 14,5 persen ditambah partainya Wiranto 3 persen, jadinya hanya 17 persen. Untuk memenuhi 25 persen sulit sekali," curhat Muladi.

(iy/asy)