Usulan Hidayat Sebagai Cawapres Makin Kuat

Jakarta - Usulan agar mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid menjadi cawapres pendamping SBY makin menguat, seiring makin mantapnya PKS untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD). Dukungan anggota Majelis Syuro kepada Ketua MPR ini terus bertambah.

"Sudah ada 21 orang yang mengusulkan Pak Hidayat Nurwahid sebagai cawapres. Tapi kuorum kita 2/3 orang (dari 99 anggota)," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada wartawan di arena Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS di ruang hall Binakarna, Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (26/4/2009).

Tifatul kembali mengusulkan kepada SBY untuk mencari cawapres dari parpol. "Cawapres itu terserah kepada SBY. Kalau istilah pengantin, pengantin prianya itu yang memutuskan. Tapi kalau bisa kasih usul, cawapresnya dari parpol," ujar dia.

Namun, dia buru-buru menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan itu hanya saran, bukan tekanan. "Ini bukan tekanan, tapi pandangan saja. Karena kalau wapres dari profesional dan bukan dari parpol, kalau ada situasi yang gawat, naudzubillahi min dzalik, nanti siapa yang akan mendukungnya," tegas dia.

Mengenai arah koalisi, menurut Tifatul, sejak kemarin hingga hari ini MMS masih mendengarkan pendapat-pendapat dari daerah. "Dari semalam masih mendengarkan pendapat-pendapat dari daerah. Yang jelas, kalau koalisi harus berdasarkan platform," ujar Tifatul.

Terkait koalisi, PKS akan memutuskan 30 butir sebagai kesepakatan koalisi. "Namun, yang paling krusial adalah butir mengenai masalah ekonomi, bagaimana menurunkan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Kalau secara makro sudah baik, tapi sektor riil harus ditingkatkan. Hal-hal seperti ini yang harus ditampung dan tertulis dalam kontrak," jelas Tifatul.

"Keywordnya adalah keberpihakan dan kepedulian kepada masyaraat. Fokus kita 10 agenda nasional bisa tuntas," sambung dia. Sepuluh agenda nasional itu adalah kemiskinan, pengangguran, kedaulatan ekonomi nasional, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, energi, air, reformasi birokrasi, dan pemberantasan KKN.

(asy/asy)