Wiranto Sebut Manipulasi DPT Sebagai Maksiat

Jakarta - Kritik atas carut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Kelompok Teuku Umar juga terdengar dalam Rakernas V PDIP. Prabowo dan Wiranto, pentolan kelompok tersebut, bersuara lantang untuk melawan kecurangan pemilu lewat DPT.

"Sudah tepatlah perjuangan kita bersama untuk membongkar segala maksiat (manipulasi DPT) ini," kata Ketua Umum Hanura Wiranto.

Hal itu dia katakan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas V PDIP di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung Raya, Sabtu (25/4/2009).

Kelompok Teuku Umar yang terdiri puluhan tokoh politik bersepakat untuk membawa dugaan manipulasi DPT ini ke proses hukum. ManipuLasi DPT, kata Wiranto, bentuk tindakan yang menghilangan hak konstitusional rakyat dalam negara demokrasi.

"Suara itu disalahgunakan, suara itu diperjualbelikan, suara itu dipermainkan, suara itu bisa diberangus, suara itu dimanipulasi, suara itu menjadi pembohongan-pembohongan," kata purnawirawan TNI ini lantang.

"Bukan berarti kita mengada-ada. Sudah banyak bukti di lapangan, tinggal bagaimana kita berani jujur dan bersama-sama bergerak dalam koridor hukum agar semuanya terang benderang, agar kita bisa melangkah ke pemilu presiden dengan cara-cara yang bermartabat," tambahnya.


Penzaliman

Sementara itu, Prabowo yang memberi kata sambutan sesudah Wiranto mengatakan kekisruhan DPT adalah bentuk penzaliman terhadap hak-hak rakyat.

"Kita sedih karena proses yang kita ikuti telah dizalimi dan sekarang kita pun masih penuh tanda tanya. Bagaimana kita bisa mengkaji sikap dan kehendak rakyat kita manakala prosesnya itu penuh dengan misteri, penuh dengan tidak transparansi dan penuh dengan keragu-raguan dan terlalu sarat dan kasat mata penyimpangan dari kaidah-kaidah demokrasi?" ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus yang sering disebut-sebut sebagai kandidat terkuat cawapres Mega ini mempertanyakan perihal salinan DPT yang sampai sekarang belum juga diterima pihaknya selaku parpol peserta pemilu.

"Saya sangat heran dengan negara yang sekian ratus juta rakyatnya melaksanakan suatu pemilihan umum, daftar pemilihnya tidak jelas sampai hari ini. Bagaimana kita bisa melakukan proses yang benar, manakala daftar pemilihnya sampai hari ini tidak mau diberikan atau dibuka?" cecarnya.
(lrn/sho)