DPW PAN DIY Desak DPP Segera Koalisi dengan Demokrat

DPW PAN DIY Desak DPP Segera Koalisi dengan Demokrat

- detikNews
Sabtu, 25 Apr 2009 13:25 WIB
DPW PAN DIY Desak DPP Segera Koalisi dengan Demokrat
Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amananat Nasional (PAN) belum menentukan langkah untuk berkoalisi. DPW PAN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak DPP untuk segera melakukan koalisi menjelang pilpres.

Desakan itu disampaikan Ketua DPW PAN DIY Imawan Wahyudi di kantor DPW Jl Ngeksigondo, Yogyakarta, Sabtu, (25/4/2009).

"Kami menyayangkan dan mendesak agar DPP PAN segera mengambil langkah-langkah yang berarti untuk menindaklanjuti hasil pertemuan 27 DPW PAN se-Indonesia dengan MPP PAN, 19 April lalu," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Imawan, sikap 27 DPW bersama MPP PAN dalam pertemuan di rumah Ketua MPP Amien Rais sudah jelas untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat. Namun sampai saat ini ternyata DPP belum bersikap jelas.

"Pertemuan itu sudah jelas arahnya dan layak didengar dan diperjuangkan," kata Imawan didampingi oleh wakil ketua Suryo Hardi Handoyo dan Syaifudin Bahri.

Dia mengatakan, DPW PAN DIY juga sudah menggelar pertemuan dengan DPD-DPD PAN se-DIY untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan setelah pertemuan di rumah Amien Rais. Tujuannya agar warga dan konstituen PAN tidak bingung terkait belum adanya sikap DPP.

"Secepatnya dalam satu atau dua hari ini kita akan membentuk tim untuk mendesak DPP di Jakarta, sebelum 27 April," katanya.

Dia menegaskan, DPW PAN DIY memandangkan perlu untuk segera melakukan konsolidasi menjelang pilpres. "PAN tidak ingin kehilangan momentum saat ini hanya karena terlambat mengambil sikap," katanya.

Imawan melanjutkan, pertemuan MPP dengan DPW-DPW itu juga sah dan konsitusional sesuai AD/ART PAN pasal 17 dan 18. Pertemuan itu tidak ada maksud untuk mendesak agar DPP melakukan Munaslub atau KLB.

"PAN harus melakukan konsolidasi secepatnya. Selain itu, kita berharap kecurangan, kelemahan, dan penyimpangan dalam pileg lalu segera diselesaikan. Ini masalah konstitusional, bukan masalah salah administrasi saja," pungkas Imawan.
(bgs/sho)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads