Kaum Muda Kecam Manuver Politik Geng Teuku Umar

Jakarta - Kalangan muda yang tergabung dalam Kaum Muda Indonesia (KMI) untuk Demokrasi mengecam keras manuver politik sejumlah tokoh dan elit politik yang mengancam memboikot Pilpres 2009. Boikot Pilpres tersebut justru akan menambah persoalan baru bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

"Ancaman boikot pemilu itu sangat kontra produktif dengan proses demokrasi bangsa ini," kata Sekjen KMI Firman Baso kepada wartawan terkait memanasnya suhu politik pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 di Kafe Megaria, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2009).

Firman juga mengkritisi langkah sejumlah purnawirawan TNI yang juga menyuarakan ancaman boikot pemilu kali ini.

"Kampanye boikot pemilu itu tidak akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi bangsa ini, terutama untuk kaum muda tentang sportifitas dalam berpolitik," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Firman, para politisi menjalin kerjasama untuk mempersiapkan Pilpres yang baik. Bila memang ada persoalan dalam penyelenggaraan Pileg, bukan lantas melontarkan manuver politik yang mengancam Pilpres itu sendiri.

"Saat ini justru kesan yang ditangkap masyarakat bahwa elit politik yang mengancam memboikot pemilu adalah mereka yang kalah sebelum berperang dan ini kita khawatirkan. Prilaku itu merupakan contoh negatif yang diperlihatkan para elit parpol dalam berpolitik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Firman juga menyatakan, akan melakukan perlawanan terhadap kelompok yang bermanuver politik dengan cara mengancam akan memboikot Pilpres 2009. Langkah yang akan diambil itu melakukan gerakan kampanye anak muda jangan golput.

"Gerakan anti golput ini selain melawan kelompok boikot pemilu atau golput, juga bertujuan sebagai pembelajaran demokrasi untuk anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa," ungkapnya.

Diakui Firman, kinerja KPU selama ini sangat mengenaskan, sebab KPU pantas mendapat rapor merah atas prestasi yang diperolehnya di pemilu legislatif. Ini juga yang menjadi faktor sejumlah elit politik mengancam akan memboikot pilpres.

Untuk itu, Firman menambahkan, perlu adanya teguran keras dari sivil society terhadap KPU dalam melaksanakan kinerjanya. KPU sebagai pihak yang paling bertanggungjawab mengenai kisruh DPT, namun KMI setuju bila KPU memberikan soft copy DPT kepada Parpol, agar terciptanya keterbukaan. (zal/nwk)