Mungkinkah JK Mundur dari Kursi Wapres?

Jakarta - Hubungan SBY-JK sebagai presiden dan wapres diuji dengan cerainya Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar dalam upaya koalisi 2009-2014. Tanda-tanda keduanya tak harmonis makin terlihat. Salah satunya Wapres JK tidak hadir dalam rapat terbatas. Mungkinkah JK mundur dari Wapres?

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden SBY di Kantor Presiden, Rabu (22/4/2009), JK sebelumnya menyampaikan konfirmasi akan hadir. Namun, hingga acara dimulai, JK belum datang. Sebagian menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang berasal dari Golkar juga tak terlihat. Hanya Andi Matalatta dan Aburizal Bakrie yang nampak.

Pemandangan seperti ini tentu menjadi tanda tanya wartawan. Apakah SBY-JK makin tidak harmonis setelah Golkar dan PD batal berkoalisi di Pilpres 2009? Akankah ketidakharmonisan ini berujung pada mundurnya JK dari kursi wapres sebagaimana mundurnya M Hatta meninggalkan Soekarno? Apa pun bisa saja terjadi.

Kasus mundurnya wapres di Indonesia sudah ada dalam torehan sejarah. Mohammad Hatta adalah orang yang berani meninggalkan kursi empuk wapres demi mempertahankan harga diri dan idealisme perjuangan. Banyak orang menyebut pasangan SBY-JK sebagai dwitunggal baru setelah Soekarno-Hatta. Akankah nasib dwitunggal pendiri bangsa ini juga akan dialami dwitunggal SBY-JK?

Sumber detikcom di DPP Golkar menjelaskan JK benar-benar marah dan tersinggung atas arogansi SBY dan PD yang tidak menerima kembali dirinya sebagai cawapres dalam pilpres 2009. Penolakan SBY terhadap JK ini dinilai sebagai bentuk kesombongan dan tidak tahu terima kasih. Sebab, menurut Golkar, tanpa perjuangan JK dalam mengawal pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin SBY dijungkalkan di tengah jalan.

"Beliau pasti terpukul dengan penolakan SBY. Semua pengorbanannya selama ini tidak dihargai. Bukan tidak mungkin beliau akan mundur kalau kemudian hubungan dalam sisa waktu yang ada tidak semakin baik," papar sumber itu kepada detikcom, Rabu (22/4/2009).

Sumber tersebut menjelaskan betapa besarnya kontribusi JK terhadap stabilitas pemerintahan SBY. Kontribusi JK tidak hanya dalam wilayah kebijakan nasional yang bersifat solutif seperti menyelesaikan Aceh, menaikkan harga BBM dan kebijakan lainnya. Tetapi JK juga berhasil membuat para politisi Golkar di Senayan selalu tunduk dan patuh dengan apa pun kebijakan SBY meski tidak populer di mata rakyat.

"Banyak kebijakan JK yang kemudian berhasil tapi yang mengklaim itu SBY, seperti Aceh, BBM, impor beras dan lain-lain. Belum lagi soal sikap Golkar yang pasang badan penuh untuk pemerintahan SBY. Semua hak angket dan interpelasi yang mengancam SBY digagalkan. Tetapi apa balasannya? Ini semua tidak ada harganya, semua dibalas dengan penolakan begitu saja, apa ini bentuk terima kasih?" kata sumber tersebut.

Jika benar JK mundur dari kursi wapres, bisa jadi akan membuat politik Tanah Air semakin runyam. Bagaimana tidak, di saat PD dan SBY percaya diri dengan kemenangannya dalam pemilu legislatif 9 April, kelompok yang kalah yang tergabung dalam kelompok Teuku Umar bersiap-siap memboikot Pilpres.

Menurut sumber tersebut, seharusnya SBY sebanyak mungkin merangkul 'lawan' politiknya untuk menghadang gerakan kelompok Teuku Umar. Tetapi faktanya, SBY justru melepas aliansi strategis Partai Golkar. "Hal ini tentu akan semakin memperkuat para lawan politik SBY jika kemudian JK bergabung dengan kelompok ini. Kalau ini yang terjadi, lagi-lagi rakyat yang akan menjadi korban," kata dia.

Dalam catatan sejarah, duet Mega-Hamzah Haz memberikan contoh yang baik. Meski Mega dan Hamzah sama-sama maju dalam Pilpres 2004, namun Mega dan Hamzah tetap bisa menjalankan tugas negara dengan baik. Hamzah yang saat itu mencalonkan presiden berduet dengan Agum Gumelar, sementara Megawati berduet dengan Hasyim Muzadi. Namun, meski PPP saat itu tidak melakukan koalisi dengan PDIP, Hamzah tetap berduet dengan Mega hingga periode pemerintahan berakhir. (yid/asy)