Pepabri: Tidak Ada Kecurangan Sistematis di Pemilu 2009

Jakarta - Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) mengakui ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah dalam kekisruhan pelaksanaan Pemilu 2009. Namun tidak ada kecurangan yang dilakukan secara sistemik untuk pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Memang diakui dalam pelaksanaannya ada hal-hal kekurangan dan kesalahan akibat KPU. Tapi tidak terlihat suatu kecurangan, yang dituduhkan sebagai kecurangan sistemik," kata Ketua Umum DPP Pepabri, Jenderal (Purn) Agum Gumelar dalam jumpa persnya di Kantor DPP Pepabri, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2009).

Dalam kesempatan ini, Agum yang ditemani Sekjen DPP Pepabri, Komjen Pol (Purn) Yun Mulyana dan Ketua DPP Pepabri Jenderal (Purn) Wismoyo Arismunandar ini, menegaskan bila di alam era demokrasi, siapa pun akan sangat sulit untuk melakukan kecurangan secara sistemik.

"Karena sistem dan alat kontrol yang begitu banyak dan besar Kelemahan iya, tapi bukan kecurangan," jelasnya.

Atas dasar itulah, lanjut Agum, pihaknya berharap KPU bisa melakukan evaluasi agar dalam pelaksanaan Pilpres nanti berjalan lebih baik. Pepabri juga ingin mengantisipasi adanya upaya-upaya delegitimasi hasil Pemilu 2009.

"Ini sifatnya antisipasi kita. Pepabri sangat mengantisipasi adanya upaya-upaya seperti ini, karena kalau pemilu dengan cara seperti ini dan dinyatakan pemilu tidak legitimate, tidak sah dan batal, bisa dibayangkan resiko apa yang akan dihadapi bangsa ini? Jangan ada upaya delegitimasi hasil pemilu," tegas mantan Menhub di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini.

Agum pun mencontohkan bentuk kongkret upaya delegitimasi hasil pemilu, yaitu munculnya tuntutan-tuntutan yang ingin membatalkan hasil pemilu.

"Kalau ada kekisruhan, ini negara hukum. Silakan proses dengan hukum yang berlaku, tapi jangan ada niatan atau keinginan upaya ini untuk delegitimasi pemilu," tandasnya lagi.

(zal/ndr)