Meski Ditolak, JK Masih Berpeluang Jadi Cawapres SBY

Jakarta - Kompromi-kompromi memang tak bisa dihindari dalam berpolitik. Meski Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla (JK) sudah ditolak oleh SBY sebagai cawapresnya, namun pengusaha asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini tetap berpeluang besar. Tergantung sikap yang diambil Golkar dalam Rapimnas 23 April 2009 nanti.

Informasi yang didapatkan detikcom dari salah seorang sumber penting, Rabu (22/4/2009), memang SBY sudah menolak JK secara halus sebagai cawapresnya dalam pertemuan Senin (20/4/2009) lalu. Namun, penolakan itu bukan harga mati, karena masih ada embel-embelnya, tergantung keputusan Golkar pada 23 April. "Embel-embelnya itu, antara lain asal JK bukan ketua umum Golkar lagi," ujar dia.

Cawapres bukan ketua umum parpol, bagi SBY dan Partai Demokrat (PD), sudah final. Karena itulah, pasal ini yang disodorkan Demokrat kepada PKS sebagai mitra koalisi dalam pemerintahan 2009-2014 nanti. "Jadi, kalau JK mau jadi cawapres, ya JK harus menanggalkan posisi ketua umumnya," kata sumber itu.

Untuk menanggalkan posisi ketua umum Golkar, bisa saja dilakukan JK dalam Rapimnas Khusus 23 April nanti. "Masalah ini yang dibahas para pengurus Golkar sekarang ini. Apakah mungkin dan mau JK mundur dari kursi ketua umum Golkar nanti, padahal masa periodenya masih sampai akhir 2009," ujar dia.

Menurut sumber itu, sebenarnya SBY masih ingin berduet dengan JK, meski ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh JK dan Golkar dalam koalisi baru nanti. JK dianggap sebagai negarawan yang baik. Tapi, yang jadi catatan besar, lingkaran JK-lah yang sering membuat ulah. Beberapa kali isu hubungan yang tak harmonis antara SBY dan JK selama ini dinilai berawal dari lingkaran JK. Bukan JK sendiri.

Karena itulah, SBY menunggu hasil Rapimnas Khusus Golkar nanti. "Ini alasannya mengapa Demokrat menggelar Rapimnas pada 25 dan 26 April, setelah Rapimnas Khusus Golkar selesai. Karena di Rapimnas nanti, Demokrat juga akan menyinggung soal cawapres. Hasil keputusan Golkar tentu akan dibahas," kata dia.

Bagaimana bila JK tidak mundur dalam Rapimnas Khusus nanti? "Tentu, Demokrat akan menetapkan plan B. Cawapres bisa dari sejumlah nama yang sudah beredar, seperti Akbar Tandjung dan Hatta Rajasa," kata dia.

Golkar terus menerus menggelar rapat menjelang Rapimnas Khusus. Usai rapat pada Selasa (21/4/2009) malam, Wasekjen DPP Golkar Iskandar Manji mengaku masih terus membahas format koalisi dengan Demokrat. Namun, dia menegaskan, Golkar tidak mau didekte.

(asy/asy)