JK dan Sultan, Alternatif Capres PDIP

Jakarta - Kabar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak Jusuf Kalla (JK) seketika mengubah peta politik yang kian memanas menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2009. Tidak hanya Partai Golkar yang tersengat dengan kabar tersebut. PDIP pun terpaksa menghitung ulang skenario yang telah dibuat.

Elit PDIP sementara ini resminya memang tetap berpegang dengan skenario awal, yakni mencapreskan Megawati. Namun perkembangan politik mau tidak mau menyebabkan munculnya sejumlah faksi di PDIP. Setiap faksi mengelus jago dan skenarionya sendiri-sendiri. Menyusul penolakan SBY, salah satu jago yang mengemuka saat ini adalah JK.

Sebenarnya penolakan SBY, sejauh ini memang baru sebatas kabar yang beredar kencang. SBY pun sudah secara langsung membantah kabar tersebut. SBY membenarkan memang sempat bertemu JK Senin sore kemarin. Pertemuan itulah yang menjadi pangkal berdarnya isu SBY menolak JK. Menurut SBY, pertemuan itu  mematangkan rencana
koalisi dua parpol, tidak membahas posisi cawapres.

"Selama ini seolah sudah ada kepastian tentang cawapres baik dari Golkar atau lainnya,  jawabannya

Saya belum. Kita belum membicarakan cawapres yang akan mendampingi saya secara definitif formal, siapa cawapresnya dan dari mana asalnya. Tidak benar bahwa SBY sudah setuju dengan cawapres X atau tidak setujui cawapres Z. Dua-duanya tidak benar," tandas SBY dalam jumpa pers Selasa (21/4/2009) siang tadi.

Namun meski SBY membantah, beberapa kader Golkar menilai sinyalemen SBY untuk menolak cawapres dari Golkar sudah terlihat. Sebab kriteria-kriteria cawapres yang diharapkan SBY sangat berat bagi Golkar. Golkar pun melakukan pembahasan serius terhadap isu penolakan tersebut. Golkar menyiapkan skenario untuk kembali mengusung JK sebagai capres untuk melawan SBY.

Sumber detikcom yang merupakan orang dekat JK mengatakan, JK kemungkinan akan merapat ke poros PDIP. Dengan hitung-hitungannya, ketua umum Partai Golkar tersebut akan  merajut kembali rencana koalisi yang sempat diteken keduanya pada 12 Maret 2009 lalu.

Dalam pertemuan antara JK dan Ketua Umum PDIP Megawati di JL Imam Bonjol 66 tersebut, disepakati
lima poin kesepahaman, yaitu,  membangun pemerintahan yang kuat untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan  kesejahteraan rakyat, memperkuat sistem pemerintahan presidensial, memperkuat sistem ekonomi kerakyatan, mempererat komunikasi politik PDIP dan Golkar, serta ikut mensukseskan Pemilu 2009 yang jujur dan adil.

Kesepakatan tersebut kemungkinan besar akan berlanjut ke arah koalisi. Apalagi Partai Golkar saat ini sedang tersinggung berat gara-gara ketua umumnya dikabarkan ditolak SBY. Hal ini terkait dengan harga diri JK sebagai ketua umum partai dan Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman.

"Itu sudah saya prediksi. PD akan berupaya melemahkan posisi tawar Golkar. Saya harap seluruh kader Golkar harus bangkit menjaga harga diri partai," imbau fungsionaris Golkar Zainal Bintang.

Demi menjaga harga diri tersebut, Zainal menyebut dua opsi. Pertama, JK akan kembali mengusung wacana koalisi Golden Triangle plus Gerindra dan Hanura. Dan JK akan diusung sebagai capresnya.

Langkah kedua, kata Firman, JK akan mematangkan niatnya maju sebagai capres dengan membentuk poros baru, dengan menggandeng beberapa parpol. Untuk cawapresnya, JK kemungkinan menggaet Sutiyoso.

Niat Golkar untuk merapat ke poros PDIP juga ditegaskan Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arif Sirajuddin. Menurut Ilham, jika JK benar-benar ditolak SBY, Golkar lebih condong merapat ke PDIP. "Tentu saja kita (Golkar) lebih condong ke PDIP," ungkap Ilham.

Namun niat kubu JK melenggang ke kandang banteng bukan perkara gampang. Soalnya anggota Penasihat
Golkar Sultan HB X telah lebih dulu merapat ke PDIP. Bisa dipastikan rencana JK bakal mendapat perlawanan dari beberapa elit Golkar yang mendukung Sultan.

Malah Merti Nusantara, yang merupakan tim sukses Sultan sesumbar Sinuhun bakal diusung sebagai capres oleh PDIP. "Karena mempertimbangkan faktor solidarity maker dan visi nation state, maka Sri Sultan akan maju melalui PDIP dalam pilpres ini," kata juru bicara Merti Nusantara, Willy Aditya kepada detikcom, Senin, 20 April kemarin.

Tim sukses Sultan memang optimitis Mega akan rela mundur dari pencapresan dan memberi jalan bagi Sultan. Mega rela mundur, menurut Willy, untuk kepentingan partai 5 tahun ke depan dan rasionalitas terhadap posisi incumbent, SBY.

Elektibilitas Sultan, menurut sejumlah pengamat politik memang lebih besar dibanding Mega. "Sultan lebih layak menjadi lawan SBY ketimbang Mega," kata pengamat politik Lili Romli.

Pertimbangan lainnya, dengan memajukan Sultan nama Mega akan lebih terhormat."Daripada kalah berturut-turut dengan SBY lebih baik Mega menahan diri untuk maju di pilpres," jelasnya.

Wacana Mega mundur dari pencapresan terus mengemuka di tubuh PDIP. Meski sejumlah elit PDIP bersikeras mengusung Mega sebagai capres, namun perubahan peta politik bisa saja mengubah skenario awal PDIP. 

Sumber detikcom mengatakan, beberapa skenario saat ini sedang dirancang oleh masing-masing faksi di untuk menghadapi pilpres. Setidaknya saat ini ada 4 faksi di tubuh PDIP, pertama, faksi yang mempertahankan pencapresan Mega. Kedua faksi yang mengusung Sultan-JK. Kemudian faksi yang menjagokan Prabowo-JK, atau JK- Prabowo.

"Tapi nama-nama tersebut masih berupa coret-coretan di atas kertas. Karena putusan akhir tetap
menunggu hasil Rapimnas PDIP 25 April mendatang," pungkas sumber tersebut.

(ddg/iy)