Rapimnassus Golkar Harus Siapkan Contingency Plan

Jakarta - Perkembangan politik menjelang Pilpres semakin liar saja. Partai Golkar yang dari sebelum Pemilu Legislatif diprediksi akan menjadi bandul politik ternyata menemukan fakta lain. Perolehan suara Golkar yang berada di bawah Partai Demokrat membuat para elit partai ini seperti tersengat semut. Mereka bingung menentukan arah. Apalagi ada kabar SBY menolak JK sebagai calon pendampingnya.

Untuk mengatasi semua dilema ini, elit Partai Golkar diminta arif dan bijaksana menyikapi perkembangan politik ini. Rapimnassus yang agendanya membahas soal koalisi dan cawapres terancam deadlock dengan adanya kabar penolakan SBY terhadap JK. Oleh karena itu, agar Golkar tidak terancam 'berantakan', elit Golkar harus menyiapkan berbagai langkah dan strategi menghadapi deadlock itu. 

"Rapimnas Golkar perlu menyiapkan contingency plan bila gagal. Tidak perlu ragu lagi menempatkan diri pada posisi sebagai oposisi di parlemen karena bisa memperkuat kelembagaan DPR dengan peran check and balance seraya mempersiapkan sebuah proses alih generasi kepemimpinan partai untuk menyongsong Pemilu 2014. Namun ini semua berpulang pada ada tidaknya itikad baik para elite Partai Golkar," kata kader muda Partai Golkar Yuddy Chrisnandi kepada detikcom, Selasa (21/4/2009).

Menurut capres DIB ini, tidak saatnya lagi jajaran pimpinan Golkar mulai di tingkat DPP dan DPD di daerah saling menyalahkan atas kekalahan partai berlambang pohon beringin ini dalam Pemilu 9 April kemarin. Apalagi sampai memunculkan wacana munaslub kepada JK karena turunnya perolehan suara Golkar.

"Semua pengurus mulai DPP sampai DPD turut andil bertanggung jawab atas kekalahan Golkar. Ini merupakan kegagalan kolektif yang tidak bisa dibebankan kepada seorang ketua umum saja. Wacana atau desakan munaslub yang dihembuskan menjadi tidak relevan dan tidak tepat sasaran," papar Yuddy.

Namun demikian kata Yuddy, jika pengurus DPD I dan II memaksakan diri untuk mengadili JK, Semua pengurus DPD harus juga dilakukan pergantian sebagai konsekuensi dari tanggung jawab pengurus atas turunnya suara Golkar.

"Bila dipaksakan,harusnya munaslub juga diikuti oleh Musdalub tingkat I dan II sebagai momentum perombakan kepemimpinan partai besar-besaran. Yang harus dilakukan dalam Rapimnas adalah mengakui segala kelemahan dan kegagalan partai, kemudian merumuskan strategi untuk bangkit dan mengangkat kewibawaan serta reposisi Golkar dalam percaturan politik menghadapi pilpres," pintanya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, sudah saatnya para pemimpin Golkar mawas diri dan berpikir untuk kepentingan partai jangka panjang. Saling menyalahkan hanya akan membuat partai semakin kerdil. Selain itu, kekalahan Golkar dari Partai Demokrat bukan otomatis mengharuskan Golkar hanya pantas diajukan sebagai cawapres.

"Kalau para pemimpin Golkar punya itikad baik memunculkan figur alternatif capres dari generasi baru yang bebas beban masa lalu, kader Golkar tersebut akan berpeluang menandingi capres partai manapun. Namun karena yang diwacanakan adalah wajah-wajah lama, maka jangan harap Golkar mendapat dukungan," paparnya.

Yuddy mengusulkan Rapimnassus 23 April mendatang bisa merumuskan kriteria dan parameter serta mekanisme untuk melahirkan kader Golkar yang akan diusung dalam pilpres mendatang. Jika hal itu dilakukan dengan baik, Yuddy yakin calon yang diusung Golkar akan bisa menandingi SBY.

"Kalau pemimpin-pemimpin Golkar beritikad baik memajukan partai, bukan semata untuk menikmati posisi kekuasaan, Rapimnas seharusnya juga merekomendasikan agar Golkar berinsiatif untuk membangun koalisi kekuatan ketiga, bergabung dengan dua atau beberapa partai lain untuk mengajukan capres alternatif," pungkas koordinator kaukus muda parlemen ini.

(yid/iy)