Boikot Pilpres Bukan Solusi, Indonesia Bisa Jadi Thailand

Jakarta - Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dipenuhi berbagai kekurangan. Jutaan orang kehilangan hak suaranya akibat kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun demikian, memboikot pilpres bukan solusi terbaik.

"Kita akan berada dalam situasi yang lebih sulit jika melakukan pemboikotan pemilu," kata mantan aktivis mahasiswa 98, Syafiq Aleha, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (20/4/2009).

Menurut Syafiq, pada Mei 1998 mahasiswa dan masyarakat memang ramai-ramai turun ke jalan untuk 'memboikot' pemerintahan saat itu. Namun hal itu dilakukan karena rezim yang berkuasa benar-benar otoriter atau antidemokrasi.

"Tapi jika dilakukan saat ini, saya kira sangat mahal ongkosnya. Apa yang terjadi di Thailand bisa terjadi di Indonesia. Pemerintahan silih berganti dan jalanan terus dipenuhi orang-orang partisan terhada si A atau B," ungkap Syafiq.

Pernyataan Syafiq ini menanggapi ajakan boikot pilpres oleh sejumlah mantan aktivis 98 yang menggelar jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta. Mereka antara lain terdiri dari mantan aktivis '98 yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), seperti Mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan dan lainnya.

"Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot Pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan," kata A Rohman.

KPU Harus Tanggung Jawab

Syafiq juga mengkritik kinerka KPU selaku penyelenggara pemilu. Menurutnya, kinerja organisasi yang dipimpin oleh Abdul Hafiz Anshary jauh dari sempurna. Banyak terjadi kekacauan dan kekurangan di berbagai bidang.

"Di satu sisi KPU mendorong bahkan mengancam orang agar tidak golput. Tapi di satu sisi, banyak orang 'dicabut' hak politiknya karena tidak terdaftar dalam DPT," ungkap Syafiq.

Syafiq menegaskan, berbagai kekacauan tersebut harus diusut tuntas dan diperbaiki. Pemutakhiran data pemilih menjelang pilpres harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pengawasan dengan sistem check and balance harus diterapkan dengan ketat.

"Sekarang kan absurd, masak ada orang yang bisa memilih di tahun 2004 tapi sekarang tidak. Melihat banyaknya kekacauan DPT yang terjadi, wajar kalau ada anggapan ini dilakukan secara sistematis oleh pihak tertentu. Dan KPU harus bertanggung jawab," tukas Syafiq.

(djo/sho)