Kelompok 'Teuku Umar' Ancam Boikot Pilpres

Jakarta - Kelompok 'Teuku Umar' menilai Pemilu 2009 banyak kecurangan. Karena itu mereka meminta penanggung jawab pemilu yang terdiri dari presiden, pemerintah dan KPU bertangung jawab atas kecurangan tersebut. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan, kelompok ini akan memboikot Pemilu Presiden mendatang.

"Seandainya permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan ini tidak mendapat respon positif dari penanggung jawab pemilu, maka kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak melakukan partisipasi dalam Pemilu Presiden," kata Juru Bicara Kelompok Teuku Umar, Wiranto.

Wiranto menyampaikan hal ini usai bertemu Megawati selama kuranglebih 1,5 jam di kediamannya Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (20/4/2009). Kelompok 'Teuku Umar' antara lain, Megawati, Prabowo, Wiranto, Gus Dur, dan pimpinan partai-partai yang protes hasil Pemilu 2009.

Wiranto membantah jika sikapnya ini dinilai sebagai bentuk boikot terhadap agenda nasional. Sikap bersama ini diambil semata-mata untuk menunjukkan protes bersama akibat tidak adanya kejujuran dalam aturan main pemilu yang memberikan ruang kemenangan bersama kepada para pesertanya.

"Bukan boikot, bagaimana mungkin anda ikut suatu proses pemilu yang kita sangat tahu bahwa sudah sarat dengan ketidaksempurnaan. Bagaimana ikut pertandingan, tatkala anda tahu peraturan-peraturan yang digunakan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Bagaimana anda ikut pertandingan tatkala anda tahu hasilnya apapun tidak akan memenangkan pertandingan itu. Inikah hak asasi," paparnya.

Wiranto menegaskan kelompok Teuku Umar ini diambil bukan karena takut kalah dengan SBY. Tetapi semata-mata ingin menegakkan substansi demokrasi yang berlandaskan fairness.

"Banyak hak konstitusional warga negara yang dipasung saat ini. Ini bukan soal menang-menangan. Atau untuk mengganggu proses konstitusional. Kami ingin menegakkan kebenaran," jelasnya.

Wiranto menambahkan, rumusan ancaman boikot ini sudah dibuat oleh kelompok Teuku Umar. Hanya tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik jika tuntutan pertanggungjawaban ini tidak mendapatkan respon dari penanggung jawab pemilu yang terdiri dari presiden, mendagri dan KPU.
(yid/iy)