Dalam Raker yang dihadiri Mendagri Mardiyanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4/2009) ini, hanya PDIP saja yang sempat mengkritisi unsur kegentingan memaksa lahirnya Perppu tersebut. Sementara mayoritas fraksi lainnya tidak terlalu mempersoalkan.
Fraksi Partai Golkar misalnya, menganggap Perppu diperlukan untuk menyelamatkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Fraksi PAN, melalui juru bicara Andi Yuliani Paris menekankan perlunya KPU memperbaiki sistem pendataan penduduk dalam menyusun DPT Pilpres.
"Kami minta pemerintah segera memperbaiki sistem adminduk. Dan kami setuju pembahasan RUU Perppu 1/2009 ini dilanjutkan," tutur Andi.
Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, dan FPKS juga menyatakan persetujuannya dalam pembahasan Perppu 1/2009 ini
(Rez/nik)











































