Namun sekalipun terlibat pembicaraan serius, belum ada kata pasti apakah para tokoh tersebut berkoalisi dan mendukung Megawati untuk memnghadapi SBY di Pilpres mendatang.
"Belum ada kesepakatan koalisi. Kalau masalah pemilu sudah beres, baru kami bahas soal koalisi, juga soal capres dan cawapresnya," kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah tokoh di rumah Mega, awal pekan lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena belum ada sikap yang pasti, sempat tersiar kabar kalau PDIP urung mengusung Mega sebagai capres "Yang kita dengar PDIP tidak akan endorse Bu Mega untuk maju," ujar Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin. Lukman menyatakan itu saat ditanya tentang agenda pertemuan PPP bersama Gerindra.
Karena tidak ada tanda-tanda Mega bakal maju, PPP dikabarkan mulai melirik capres dari Gerindra Prabowo Subianto untuk menjajaki koalisi. Padahal sebelumnya PPP menyatakan diri tergabung dengan golden triangle, yang dimotori PDIP dan Golkar.
Namun begitu diketahui perolehan suara partai-partai tersebut jeblok semua. Perolehan suara tiga partai tersebut tersalip Partai Demokrat (PD), yang menempati posisi teratas perhitungan sementara. Akhirnya niat koalisi parpol yang lahir di masa Orde Baru tersebut bubar dengan sendirinya.
Golkar yang sebelumnya ngotot mengajukan JK sebagai capres kini berbalik arah dan mendekati PD untuk menjadi mitra. Sementara PPP, suaranya terbelah dua. Kubu Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) yang dikomandani Bachtiar Chamsyah ternyata lebih suka kalau partai berlambang Kabah ini merapat ke PD. Sedangkan Kubu DPP PPP yang dipimpin Ketua umum Suryadarma Ali memilih berkoalisi dengan Prabowo.
Berpalingnya Golkar dan PPP membuat PDIP mulai berhitung kembali untuk berhadapan dengan SBY. "Kalau Mega tetap maju sebagai capres. Bisa dipastikan akan kalah dengan SBY. Dan saya pikir, Mega sudah menyadari hal itu," jelas pengamat politik Andrinof Chaniago.
Risiko lain yang akan dihadapi PDIP jika mengusung Mega, agregat kekalahan akan bertambah. Mega dan PDIP akan kalah tiga kali berturut-turut dari SBY. Kalau sudah begini, kata Andrinof, PDIP akan semakin terpuruk di Pemilu 2014.
Kemungkinan Mega kalah, dikatakan Andrinof, bisa dilihat dari raihan suara PDIP di Pemilu Legislatif 9 April 2009, yang menurut hitungan sementara hanya berkisar 14%. Perolehan suara kali ini menurun dari hasil pemilu 2004 sebesar 18,31%.
"Dari perolehan suara hasil pileg saja PDIP tidak bisa mengalahkan PD. Apalagi di Pilpres menghadapi SBY yang popularitasnya jauh lebih unggul dibanding Mega," ulas direktur lembaga survei Cirus tersebut.
Tapi dugaan-dugaan tersebut dibantah Ketua DPP PDIP Firman Djaya Daeli. "Mega tetap maju sebagai capres PDIP. Keputusan resminya nanti 25 April," ujar Firman memastikan.
Diakui Firman, saat ini partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut memilih tidak gembar-gembor soal Pilpres karena masih memantau perkembangan "musuh". Khususnya soal cawapres yang bakal dipilih SBY.Bila SBY sudah menentukan cawapres, baru Mega akan menetapkan cawapres untuk mengimbangi pasangan SBY.
Sejauh ini cawapres yang sedang dielus PDIP masih sesuai hasil Rapimnas Semarang. Mereka adalah Sultan HB X, Akbar Tandjung, Surya Paloh, Prabowo, dan Wiranto. Tapi nama calon bisa saja bertambah saat di Rampimnas mendatang.
Tapi sekalipun nama-nama cawapres sudah digadang DPP, kabarnya Mega masih belum 100 persen siap maju ke arena pilpres. Penyebabnya, belum ada kepastian dari lima pensiunan jenderal TNI yang sempat mampir ke Teuku Umar.
Jenderal-jenderal itu antara lain, Prabowo (mantan Pangkostrad), Wiranto (mantan Menhan Pangab), Sutiyoso (mantan Pangdam jaya), Hendropriyono (mantan Kabin), dan Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD).
"Mereka (para jenderal) belum memberikan kepastian dukungan. Sehingga Mega belum berani menyinggung soal pilpres," ujar sumber tersebut kepada detikcom.
Dukungan para pensiunan jenderal tersebut, jelas sang sumber, sangat penting. Karena lawan yang akan dihadapi Mega adalah pensiunan jenderal. Dengan merangkul para jenderal diharapkan bisa mematahkan manuver-manuver yang dilakukan SBY. "Kan para jenderal tersebut umumnya bekas atasan SBY," pungkasnya. (ddg/iy)











































