menghitung hasil Pemilu 2009. Langkah ini bukan sebagai intervensi terhadap
KPU, melainkan untuk memastikan terpenuhinya tenggat waktu pengumuman resmi hasil akhir pemilu legislatif.
Demikian kata Presiden SBY dalam pembukaan rapat koordinasi bidang Polkam di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/4/2009). Rapat diikuti oleh Menko Polhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Mattalata, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Bambang HD dan KaBIN Syamsir Siregar.
"Baiknya, kita jemput bola bukan mau intervensi tapi bagaimana kita memastikan agar rakyat mendapatkan kepastian bahwa perhitungan itu bisa tepat sesusai waktunya," ujar dia.
Meski di tahap penghitungan lapangan terjadi kelambatan, presiden masih berkeyakinan proses tersebut bisa berlangsung lebih cepat di tingkat rekapitulasi. Tinggal masalahnya adalah bagaimana memasukkan hasil perhitungan manual yang disebut-sebut bisa lebih cepat dari penghitungan IT tersebut ke dalam sitem IT KPU pada saat rekapitulasi secara terintegrasi dan komprehensif.
Langkah pertama yang akan diambil adalah meminta Mendagri Mardiyanto
berkomunikasi dengan jajaran KPU. Tujuannya untuk meminta kepastian pada KPU apakah awal Mei yang dijadwalkan sebagai waktu penetapan hasil Pemilu 2009 bisa ditepati.
"Saya minta pada menko polhukam menyampaikan pada mendagri agar berkomunikasi dengan KPU apakah timeline itu bisa dipenuhi," ujar SBY.
(lh/aan)











































