Presiden Harus Turun Tangan Benahi DPT

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak lepas tangan, menyusul sorotan atas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Legislatif yang lalu. SBY juga didesak segera meminta KPU mengungkapkan Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4), yang diduga sebagai kunci persoalan awal kisruh Daftar Pemilih
Tetap (DPT).

"Upaya pembenahan DPT terletak pada DP4, yang sebelum Pemilu lalu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Depdagri. Sudah saatnya, Pak SBY segera mengundang KPU dan Depdagri untuk bersama-sama mencari akar persoalan DP4 sekaligus menindak aparatnya yang lalai," kata Sekjen Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
Jackson Kumaat di Jakarta, Sabtu (18/4/2009).

Menurut Jackson, sudah selayaknya Presiden Yudoyono segera membenahi lembaga atau institusi di bawahnya. Bahkan, seharusnya kinerja KPU saat ini harus disamakan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Presiden pernah mengklaim kinerja KPK sebagai andil pemerintahan yang bersih. Nah, kondisi sekarang juga demikian. Presiden harus berani bertanggung jawab atas kinerja KPU dan Depdagri," ungkapnya.

Jackson menerangkan, penyusunan daftar pemilih dari DP4 itu merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berbeda dengan data pemilih Pemilu 2004 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik melalui Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

Pertanyaannya, lanjut Jackson, pihaknya mempertanyakan banyaknya kasus warga yang memiliki identitas KTP dan hak pilih pada Pemilu 2004, namun pada Pemilu 2009 nama mereka tidak tercantum. "Artinya, ada pembiaran masalah DP4 sejak di Depdagri, hingga DPS dan DPT yang dikelola KPU," tegasnya.

Walau mendukung niat KPU untuk membenahi masalah DPT dengan memberi kemudahan bagi setiap warga yang memiliki KTP pada Pilpres mendatang. Tapi jangan sampai rencana itu justru menimbulkan persoalan baru.

"Bagi kami, Pemilu Presiden pada Juli 2009 mendatang tidak boleh cacat hukum, karena hasil demokrasi itu harus mendapat legitimasi penuh warga negara," ucapnya lagi.

(zal/djo)