.webp)
Menanggapi SMS itu, Tatuhey membantah bahwa ia merekayasa data hasil pemilu di Malteng, untuk memenangkan caleg tertentu. "Tidak benar jika kehadiran Ketua KPU Maluku di Masohi ada rekayasa. Jika ada pejabat yang ngomong demikian, itu sebetulnya dia tidak memahami mekanisme. Saya dapat teror melalui sms yang mengatakan, saya rekayasa data di Malteng, saya balas buat sms itu, silahkan anda mengadukan saya ke mana saja, saya tunggu," tandasnya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Sabtu (18/4/2009).
Hingga kini, KPU Maluku belum juga memasukan data hasil pemilihan umum legislatif ke pusat tabulasi nasional yang ada di KPU, Jakarta. Padahal, data yang sama sudah dimasukan oleh 30 provinsi lain yang ada di Indonesia.
Mestinya, usai pencontrengan 9 April lalu, KPU Maluku melalui KPU seluruh kabupaten/kota sudah harus melaporkan hasil pemilu untuk ditampilkan KPU dalam real count.
Tatuhey menjelaskan, dirinya ke Masohi untuk mengecek secara langsung data formulir C1 IT yang harus dikirim ke pusat tabulasi data nasional, dan itu dilakukan oleh semua anggota KPU dengan melakukan monitoring pada semua kabupaten, dan bukan dirinya sendiri.
Ia mengakui, alat tabulasi data yang ada di kabupaten/kota termasuk Malteng tidak bisa diakseskan langsung ke pusat tabulasi data di Hotel Borobudur itu dikarenakan, isian C1 IT harus dibawakan dari PPS ke Masohi.
"Password tidak bisa dibuka, sering listrik mati, hal-hal seperti itu yang tidak bisa dilakukan, ini beban saya. Data yang di Maluku Tengah itu saya laporkan saat rapat koordinasi kemarin tanggal 14-16 di Jakarta, sehingga tidak benar kalau saya rekayasa, " ujar Tatuhey.
Menyikapi tudingan kepada Tatuhey, ketua Panwas Maluku, M Dien Kelilauw menegaskan, jika ada bukti, personal KPU Maluku bermain untuk memenangkan caleg tertentu, pihaknya akan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.
"Walaupun sifatnya adhoc, tapi panwaslu juga mengawasi kinerja KPU Maluku. Dan jika ada KPU Maluku yang terbukti bermain untuk caleg tertentu, kami akan tindak tegas dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
(han/djo)
