“Saya kira kalau dibilang (sosialisasi) tidak maksimal, saya perlu sampaikan memang tidak maksimal,” ujar anggota KPU Abdul Aziz di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2009).
Menurut Aziz, pelatihan untuk para operator di KPUD kabupaten/kota hanya dilakukan 2 kali. Itupun dilakukan secara tidak merata. “Karena yang datang (petugasnya) berbeda-beda,” ungkap Aziz.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan penyiapan infrastruktur ini juga tidak bisa serta merta dilakukan secara serentak. “Proses-proses pelelangan kan tidak bisa begitu saja sementara kita belum memiliki konfidensi jaringan itu bisa dioperasikan dan sebagainya. Kita nggak ingin spekulasi. Begitu proses ini oke baru yang lain disiapkan,” tutur Aziz.
Akibat kurangnya sosialisasi ini, banyak petugas di daerah yang tidak memahami betul teknis penyelenggaraan entry data untuk dikirimkan ke pusat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama penghambat tabulasi.
“Kita sebenarnya sudah mengantisipasi proses ini dengan harapan teman-teman di daerah tidak 'bodoh-bodoh' amat lah dengan proses-proses itu. Apalagi dengan menggunakan C1-IT yang lebih mudah dikenali. Tapi ternyata realitas di lapangan semacam itu,” terang Aziz.
Untuk mengantisipasi kendala SDM ini, KPU mengadakan helpdesk yang setiap saat siap membantu jika operator di daerah mengalam kesulitan. Selain itu KPUD kabupaten/kota juga diminta mencari tambahan personel operator di daerah, termasuk mahasiswa STIEKOM dan lain-lain.
“Dari helpdesk, persoalan-persoalan teknis relatif bisa diatasi sepanjang mengikuti guidance yang sudah ada. Masalahnya teman-teman di daerah ada kegiatan-kegiatan lain. Sekarang kan pekerjaan menumpuk di kabupaten/kota dan kecamatan. Beban kerja mereka jadi sangat besar,” tutup Aziz.
(sho/yid)










































