Benarkah SBY Terima Golkar, JK Belum?

Jakarta - Posisi Partai Golkar benar-benar sulit. Ingin hati mengajukan capres sendiri dalam pemilu presiden mendatang. Tapi apa daya, perolehan suara yang hanya 14 persen membuat partai warisan Soeharto ini dipaksa mencabut deklarasinya untuk mengusung capres sendiri. Kabarnya Golkar diterima berkoalisi dengan PD. Tetapi ketua umumnya, Jusuf Kalla, masih menjadi perdebatan serius.

Upaya untuk memuluskan koalisi dengan PD dan kesepakatan partai berlambang pohon beringin agar menurunkan grade-nya menjadi cawapres terus dilakukan. Lobi-lobi informal dan semiformal juga dilakukan. Salah satunya dengan menggelar rapat konsultasi antara Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) dengan pimpinan dewan pimpinan daerah (DPD) I Golkar se-Indonesia.

Tujuannya, agar dalam rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) yang agendanya memutuskan koalisi dan menentukan capres-cawapres yang akan dukung berjalan lancar. Semua DPD dikondisikan agar sejak dini dapat memahami perubahan sikap politik Golkar akibat turunnya suara partai itu dalam Pemilu 9 April lalu.

Masalahnya tidak selesai di pencabutan deklarasi mengusung capres sendiri. Harga Golkar yang pada tahun 2004 sangat mahal karena menjadi pemenang pemilu kali ini mulai menyusut. Bahkan, ketua umumnya yang sejak awal digadang-gadang sebagai capres juga belum tentu melenggang ke kursi RI-2 mendampingi SBY.

Kabar yang diterima detikcom menyebutkan, Partai Demokrat (PD) sebagai pengusung capres tunggal SBY memang masih menghendaki Partai Golkar untuk bergabung dalam koalisi. Tetapi sikap welcome PD ini tidak otomatis bermakna menggandengkan Jusuf Kalla sebagai cawapres SBY.

"Bahasa sederhananya, kita memang bersepakat membutuhkan Golkar dalam koalisi. Tetapi kalau masuknya Golkar harus otomatis harga mati Pak JK sebagai cawapresnya Pak SBY, ini masih menjadi perdebatan di internal kami," papar sumber tersebut. 

Berbagai cara pun dilakukan oleh kedua belah pihak. Sumber itu menambahkan, PD masih menunggu hasil Rapimnassus partai Golkar yang akan digelar pada tanggal 23 April. Sikap PD dan SBY yang belum memutuskan siapa wapresnya karena ingin melihat hasil Rapimnassus Golkar tersebut.

"Kalau nanti suara Golkar bulat tanpa ada dissenting opinion dari DPD-DPD soal JK sebagai wapres SBY, mungkin peluang duet ini akan mulus. Tetapi kalau masih ada DPD yang mengusung cawapres lain, apakah Akbar, Agung atau Surya Paloh, langkah Pak JK akan semakin susah," terangnya.

Fungsionaris Golkar Marzuki Darusman sudah membuka strategi partai itu yang akan mengajukan 5 nama cawapres kepada SBY. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika SBY tidak menghendaki satu nama saja yang diajukan Golkar.

Strategi ini jika dilakukan tentu saja merugikan JK sebagai ketua umum partai dan sekaligus tokoh yang paling layak diusulkan menjadi satu-satunya cawapres SBY. Namun, semua keputusannya baru akan diketahui dalam Rapimnasus 23 April mendatang. Akankan JK melenggang mendampingi SBY, atau JK justru terjungkal?
(yid/nrl)