"Partai besar dan kecil sudah dewasa dan tidak ingin terjadinya krisis ketatanegaraan yang akan menggiring negara ke dalam keadaan darurat. Khususnya, akibat tidak terselenggaranya pilpres, sementara perpanjangan jabatan presiden tidak dimungkinkan oleh undang-undang," ujar Anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra dalam rilisnya kepada detikcom, Jumat (17/4/2009).
Meski tidak bermaksud memboikot, yang menjadi permasalahan menurut Yusron adalah apakah partai-partai yang tidak puas atas aturan main Pemilu Legislatif ini apakah mau calonkan diri dalam pilpres nanti? "Akal sehat akan mengatakan, buat apa maju jika sudah pasti kalah akibat aturan main. Terutama, oleh masalah DPT yg kurang elegan," kata adik kandung Yusril Ihza Mahendra ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbaikan aturan mainlah menurut Yusron perlu dilakukan untuk membuka peluang para capres mencalonkan diri dan mencegah munculnya capres tunggal yang tidak dibenarkan Undang-undang.
"Tapi masalahnya tidak mudah karena perbaikan dan terutama pemutakhiran DPT akan berarti membuka borok-borok dan aib yang mendasari pileg sekarang ini. Tindakan ini ibaratkan memakan buah Simalakama, atau ibaratkan memukul air di dulang," papar Yusron. (anw/ape)










































