Presiden SBY Harus Ambil Tindakan Politik Perbaiki DPT

Jakarta - Pasca pemilu legislatif muncul kisruh daftar pemilih tetap (DPT). Kondisi ini perlu penyikapan serius dari pemerintah. Presiden SBY pun mesti bertindak.

"Harus mengambil tindakan politik dengan mengerahkan jajaran pemerintahan membantu perbaikan DPT dengan tetap memastikan independensi KPU," kata Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendardi dalam surat elektroniknya yang diterima detikcom, Kamis (16/4/2009).

Menurutnya presiden dan Mendagri tidak semestinya melempar kesalahan pada KPU, karena interpretasi publik mendasarkan pada ketidakbecusan pemerintah yang tidak menyediakan data kependudukan.

"Pemerintah dan KPU harus secara aktif memperbaiki DPT untk pilpres dalam waktu maksimum hingga 30 April," jelasnya.

Selain itu Hendardi juga menyayangkan partai-partai yang memperoleh suara minim, baru mempersoalkan DPT setelah keluar hasil pemilu.

"Partai politik juga harus memastikan kader-kadernya tidak menggunakan cara-cara anarkis dan menciderai demokrasi terkait DPT ini," tambahnya.

Dan dugaan kecurangan DPT yang sitematis semestinya dibuktikan partai-partai politik melalui Mahkamah Konstitusi.

"Sehingga dapat memberikan pendidikan politik bagi warga negara dan menunjukan praktik politik yang demokratis," tutupnya.

(ndr/anw)