Awasi DPT Pilpres, PDIP Bentuk Posko di Tiap Kecamatan

Jakarta - Tak mau kisruh  Daftar Pemilih Tetap (DPT) terulang lagi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), PDIP akan mengawasi dengan ketat proses penetapan DPT oleh KPU. Moncong putih akan membuat posko di setiap kecamatan untuk menerima aduan dari masyarakat terkait masalah DPT.

"DPP PDIP instruksikan ke cabang untuk membuat posko pengaduan DPT. Dengan demikian tidak ada lagi persoalan-persoalan yang serius dan sistemik untuk pelanggaran tentang DPT," ujar Sekjen PDIP Pramono Anung.

Hal itu disampaikan Pramono usai rapat DPP PDIP di rumah Mega, Jl Teuku Umar, Jakpus, Kamis (16/4/2009).

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres disusun berdasarkan DPT Pemileg. Penetapan DPT Pilpres paling lambat dilakukan 30 hari sebelum pemungutan suara 8 Juli.

Pram, sapaan akrabnya, berharap berbagai keskisruhan lain dalam Pileg, seperti pemilu susulan tidak terjadi lagi dalam Pilpres mendatang.

"Tidak pernah dalam sejarah kita ada pemilu susulan sebanyak ini. Pada zaman Ibu Mega dulu hanya 4 TPS (yang diulang). Sekarang  hampir semua daerah, provinsi dan kabupaten," pungkasnya.

(lrn/nrl)