Forum Silaturahmi Evaluasi Pemilu Desak Presiden Tanggung Jawab

Jakarta - Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas beberapa cacat Pemilu Legislatif 2009 semakin menguat. Desakan kali ini datang dari Forum Silaturahmi Evaluasi Hasil Pemilu 2009.

"Secara teknis yuridis memang tanggung jawab KPU, tapi presiden juga harus bertanggung jawab. Pemerintah manapun harus menjalankan pemilu yang demokratis," ujar mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dalam pernyataan sikap Forum Silaturahmi di Cava Cave, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2009).

Sejumlah tokoh terlibat dalam forum ini, antara lain Hariman Siregar, Bismar Siregar (eks Hakim Agung, Ali Yafie (mantan ketua MUI dan anggota Panwaslu 1999), dan Cholil Bhadawi (eks wakil ketua DPA).

Menurut Mulyana, forum berpendapat ada beberapa hal yang dinilai menciderai hak-hak konstitusional warga. Di antaranya adalah penggelembungan DPT yang menyebabkan ada pemilih yang tak menyontreng dan ada yang tak terdaftar namun bisa memilih.

Mulyana menambahkan, forum evaluasi ini lebih mengkritik kepada pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan parpol-parpol lain yang lebih mengevaluasi hasil pemilu yang cenderung memenangkan Partai Demokrat (PD).

"Kalau kita berbeda. Kita mengkritisi pelaksanaan pemilu, bukan hasil-hasil parpolnya," pungkas Mulyana.

(irw/iy)