Wasekjen PKS: Wapres SBY Harus Ban Serep

Jakarta - Pengalaman pasangan SBY-JK yang dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini sering diwarnai perang dingin dan pasang surut menjadi catatan serius PKS dalam membangun koalisi mendatang. Agar pemerintahan presidensiil yang diamanatkan UUD 1945 betul-betul kuat dan efektif, maka cawapres SBY nantinya harus satu visi dan bukan dari kekuatan parpol tertentu.

Harapannya agar wakil presiden yang bersangkutan bisa membantu tugas presiden sepenuhnya tanpa 'mengganggu' dengan manuver politik karena merasa memiliki kekuatan parpol di belakangnya. Bahasa sederhananya adalah wapres itu tidak lebih dari ban serep.

"Kalau kami ingin wakilnya SBY nanti tak lebih dari ban serep. Kalau diperintah jalan kalau tidak ya membantu tugas presiden. Tidak seperti sekarang ini, mengumpulkan menteri sendiri, membuat acara sendiri. Ini tidak sesuai dengan penguatan sistem presidensiil," kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (16/4/2009).

Menurut Wakil Ketua FPKS ini, biarkanlah SBY menentukan cawapresnya yang akan mendampingi dalam pilpres tanpa ada gangguan dan tekanan dari kekuatan parpol tertentu. Hal ini akan sangat penting untuk menjadi pintu masuk pemerintahan presidensiil yang kuat dan efektif.

"Saya melihat koalisi SBY-JK sekarang ini gagal. Sistem presidensiil tidak boleh ada matahari kembar. Yang bertanggung jawab hanyalah presiden. Wapres tidak boleh seperti sekarang membuat rapat-rapat sendiri, karena posisinya hanyalah ban serep," paparnya.

Saat ditanya siapa yang dijagokan PKS untuk mendampingi SBY, Fahri menolak menyebutkannya. Alasannya, penentuan cawapres SBY murni hak prerogatif SBY yang tidak bisa diintervensi dan ditekan oleh kelompok mana pun.

"Urusan wapres, kasih sepenuhnya ke Presiden SBY. Pasti dia lebih tahu siapa yang layak digandeng dan akan membawa kemenangan. Yang penting jangan ada tekanan dari parpol atau sosok yang memiliki kekuatan parpol," pintanya.

(yid/nrl)