Harus Ada yang Bertanggung Jawab Atas Kisruh DPT

Jakarta - Karut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu legislatif tidak bisa dimaafkan dan dibiarkan begitu saja. Harus dicari penyebab dan pelaku utamanya karena hal ini dilakukan secara sistemik dan sudah masuk dalam ranah pidana pemilu.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang juga pakar otonomi daerah, Ryas Rasyid, usai bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di rumah Mega Jl Teuku Umar, Jakpus, Kamis (16/4/2009).

"Soal DPT itu sangat serius, perlu ada review mengenai penyebab utama kekacauan DPT. Bukan sekedar memaafkan dengan mengatakan 'oke kita perbaiki untuk DPT Pilpres'. Kasus DPT ini harus dituntaskan siapa yang bertanggungjawab dan apa damage yang ditimbulkan oleh amburadulnya DPT," kata Ryas.

Namun demikian, mantan menteri otonomi daerah era Gus Dur ini belum bisa mengatakan siapa yang harus bertanggung jawab atas permasalahan DPT ini.

"Apakah presiden atau KPU yang bertanggungjawab? Pengadilan juga yang menentukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ryas mengatakan proses hukum atas masalah ini harus dibawa lewat pengadilan negeri di daerah masing-masing, tempat kekisruhan DPT terjadi.

Apakah KPU bisa dipenjara? "Kalau terbukti bersalah kenapa tidak? Menteri saja bisa dipenjara. Gubernur juga bisa dipenjara. Kenapa KPU tidak?" tegasnya.

Mengenai batas waktu proses hukum pelangaggaran pidana ini, Ryas menyelesaikan penyelesaian masalah DPT tidak dibatasi oleh waktu.

"Tidak terikat waktu karena ini pelanggaran pidana. Setelah pemilu presiden pun masih bisa dipidanakan," pungkasnya.

(lrn/irw)