Mbak Ani Cerdas, Tapi Dianggap Belum Pas

Siapa Pendamping SBY?

Mbak Ani Cerdas, Tapi Dianggap Belum Pas

- detikNews
Kamis, 16 Apr 2009 12:30 WIB
Mbak Ani Cerdas, Tapi Dianggap Belum Pas
Jakarta - Beberapa nama kandidat cawapres hingga kini masih tersimpan di saku Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama-nama itu tengah digodok di DPP dan baru akan diumumkan secara resmi di Rapimnas PD, 25 April mendatang.

"Beberapa nama sudah kami pegang. Nanti setelah dikocok-kocok, nama yang akan mendampingi SBY baru akan dikeluarkan di Rapimnas," jelas Wakil Ketua PD Ahmad Mubarok kepada detikcom.

Namun Mubarok tidak mau menjelaskan siapa nama-nama unggulan yang sedang digodok di internal partai. Yang jelas, para kandidat ada yang dari kalangan parpol, ada juga yang independen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kandidat dari parpol diributkan terus. Mungkin kita (PD) akan memilih calon dari independen," ujarnya. Tapi lagi-lagi Mubarok tidak mau kasih bocoran siapa calon independen tersebut.

Ramai dibicarakan cawapres dari kalangan independen yang sudah dielus PD adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Sumber detikcom mengatakan, digadangnya Mbak Ani, begitu Sri Mulyani akrab disapa, sebagai cawapres dengan berbagai pertimbangan. Misalnya, Sri Mulyani dianggapΒ  mampu membawa pemerintahan SBY mendatang menjadi lebih baik. Selain itu ia juga non partisan danΒ  punya jaringan internasional yang kuat.

Salah satu prestasi Sri Mulyani, yang membuat kepincut SBY lantaran ia mampu mengatasi krisis global yang melanda Indonesia belakangan ini.

"Alasan-alasan itulah yang menjadikan Pak SBY memilih realistis. Jika Pak SBY mengambil unsur parpol apakah itu Pak JK atau Pak Hidayat, akan terjadi instabilitas di pemerintahannya nanti. Karena kedua parpol ini saling bersaing untuk pemilu 2014," kata sumber tersebut.

Pilihan SBY terhadap Sri Mulyani juga disebabkan faktor gender. Sosok 'keperempuanan' Mbak Ani diyakini mampu menggilas Ketua Umum DPP PDIP Megawati yang juga masih diyakini maju melawan SBY.

Karena pertimbangan itulah oarang-orang di sekeliling SBY menyarankan kakek Aira ini menetapkan hatinya untuk mengandeng Sri Mulyani. Harapannya, jika Mega mengkampanyekan sensitif gender, SBY langsung bisa menangkis dengan sosok Sri Mulyani yang 'lebih baik'.

"Dengan perolehan suara PD yang di atas 20 persen itulah, SBY semakin leluasa memilih wakilnya tanpa membutuhkan lagi parpol lain. Karena andai PD sendirian mengusung SBY, tanpa koalisi, itu sudah cukup untuk mengusung pasangan capres cawapres. Apalagi Pak SBY masih yakin dirinya yang dikehendaki rakyat," paparnya.

Tapi di mata pengamat ekonomi politik dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, nilai plus yang dimiliki Mbak Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, tidak lantas membuat investor kepincut berinvestasi.

Sebab, kata Aviliani, yang dibutuhkan investor adalah stabilitas politik. Dan itu hanya bisa terjadi jika SBY berduet dengan Ketua umum Golkar JK. "Investor itu tidak suka mengambil risiko. Jadi mereka lebih suka dengan incumbent,"jelasnya.

Duet antara SBY dan JK, lanjut Aviliani, akan memperkokoh pemerintahan juga di parlemen. Sebab secara hitung-hitungan perolehan suara kedua partai tersebut lumayan besar jika digabungkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga punya pendapat senada dengan Aviliani. Menurutnya, para pelaku usaha umumnya menginginkan stabilitas politik dan ekonomi. Sehingga mereka bisa nyaman berinvestasi di Indonesia.

Sofjan mengatakan, kalau Ani jadi cawapres belum tentu bisa menjamin kelancaran usaha para pelaku usaha. Sekalipun Ani punya basic ekonomi yang bagus. "Masalahnya dia tidak didukung dari parpol," ujar Sofjan kepada detikcom.

Soalnya, kata bos Grup Gemala ini, stabilitas politik dan ekonomi hanya bisa tercipta jika ada kestabilan di kabinet maupun parlemen. Jadi kalau untuk jabatan menteri, nama Ani tidak dipersoalkan. Tapi kalau jadi cawapres, pelaku usaha berharap harus dari kalangan parpol.

Terkecuali PD dalam pileg mampu meraih suara sangat signifikan. Misalnya 30% sampai 40%. Sehingga PD hanya butuh dukungan dari partai-partai kecil dalam berkoalisi. Sedangkan capres dan cawapres terserah PD. Tapi kenyataannya, perolehan suara PD saat ini hanya pas untuk mengusung capres.

"Niat mengusung Ani baru bisa terlaksana jika PD mampu meraup 35 persen suara nasional. Dengan suara sebanyak itu PD bisa menjadi mayoritas di parlemen," jelas Ketua DPP PD Anas Urbaningrum.

Karena pertimbangan-pertimbangan itu, cawapres dari kalangan teknokrat tidak bisa dilaksanakan PD. "Idenya bagus. Tapi tidak bisa dilaksanakan saat ini," pungkas Anas.

(ddg/iy)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads