Menanti 'Mas Kawin' Koalisi 2009

Jakarta - Setelah kontak politik, istilah baru di ranah politik Tanah Air yang belakangan muncul adalah kontrak koalisi. Ini semacam perjanjian pra-nikah antara parpol-parpol peserta sebuah koalisi. Baik untuk koalisi yang pendukung pemerintahan terpilih hasil Pilpres 2009 dan oposisi.

Istilah kontrak koalisi diperkenalkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono. Menyusul keunggulannya memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2009, PD terhitung agresif melayangkan pinangan ke sejumlah parpol yang mereka taksir sebagai partner di parlemen dan pemerintahan periode 2009-2014.

Bila target PD adalah efektivitas pengamanan rencana kebijakan pemerintahan SBY 2009-2014 dalam pembahasannya di DPR, maka yang dibutuhkan adalah parpol yang menguasai kursi parlemen. Tapi pastinya tidak termasuk parpol yang selalu bicara jelek tentang PD dan SBY, jadi mudah saja mengenali parpol mana yang tidak PD lamar.

Belajar dari koalisi 2004 nan centang perentang, PD mensyaratkan koalisi 2009 harus didasarkan pada aturan yang mengikat semua pihak. Etika koalisi serta aturan main dalam di parlemen dan pemerintahan jadi titik beratnya.

Konkretnya tidak boleh parpol anggota koalisi justru menyerang kebijakan pemerintah yang dibahas di DPR. Kader parpol yang duduk di kabinet dilarang keras mengecam program yang pemerintah sudah putuskan. Komunikasi antar elit parpol pun tidak hanya intens saat menjelang pemilu.

Sudah barang tentu yang dipinang juga mensyaratkan adanya mahar atau mas kawin sebagai ujud pernikahan yang hendak dibina bersama. Biasanya mas kawin itu yang mereka minta tidak jauh-jauh dari kebersamaan di dalam kabinet pemerintahan baru hasil Pilpres 2009.

Sesuai perolehan kursi masing-masing parpol di DPR hari Pemilu 2009, ada yang menyasar pos RI2, jatah menteri, atau cukup posisi bagi kadernya di sejumlah BUMN. Bila tawar menawar mahar sudah pas, koalisi pun dibentuk dan hasil akhirnya adalah 'pernikahan' pasangan capres-cawapres.

Merujuk perolehan suara sementara Pemilu 2009, maka Partai Golkar merupakan partner penting bagi PD. Terlebih telah terbukti Golkar sangat tangguh pasang badan di parlemen dalam mengawal kebijakan pemerintahan SBY-JK. Maka wajar bila kebersamaan empat tahun terakhir berlanjut buat lima tahun mendatang.

Bukan budaya Golkar menolak kebersamaan di dalam pemerintahan, tapi mas kawin apa yang mereka minta dari PD? Sungguh mengherankan bila bukan pos RI2 yang Golkar minta. Sungguh mengherankan pula bila PD menampik permintaan itu. PD butuh Golkar, Golkar butuh PD.

Untuk parpol lain yang perolehan suaranya di bawah Partai Golkar, cukup tahu diri. Mereka hanya minta jatah di kabinet. Setidaknya PKS dan PKB sudah secara terbuka mengumumkan mas kawin yang mereka minta.

Rencananya ijab kabul parpol peserta koalisi pendukung pemerintahan akan PD umumkan pada akhir pekan ini. Rasanya kok tidak terlalu sulit menduga siapa yang akan menjadi pendamping SBY berlaga di Pilpres 2009 nanti.

(lh/nrl)