Sosialisasi Pencoretan Parpol Kurang, Caleg PPNUI Merasa Dirugikan

Jakarta - KPU Kabupaten/Kota dinilai kurang dalam melakukan sosialisasi daftar peserta pemilu yang dibatalkan karena terlambat menyerahkan dana awal kampanye. Karena merasa dirugikan, caleg dari PPNUI, Afrianto melapor kepada Bawaslu.
 
"Selain PDIP, ada caleg dari PPNUI melapor kepada Bawaslu tentang kurangnya sosialisasi," kata anggota Bawaslu, Wahidah Suaib di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (13/4/2009).
 
Afrianto adalah caleg DPR RI dari PPNUI untuk daerah pemilih Jawa Tengah 1. Menurut Wahidah, KPU setempat kurang dalam memberikan penjelasan yang memadai tentang pembatalan tersebut. Bahkan beberapa KPPS menjelaskan kepada pemilih jika partai yang dibatalkan serta seluruh calegnya tidak boleh dipilih.
 
"Padahal hanya di kabupaten tertentu saja yang tidak dapat dipilih," jelas Wahidah.
 
Pemilu Legislatif kali ini memang banyak menuai protes. Hingga Minggu (12/4/2009) malam saja, Bawaslu telah menerima 963 laporan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 
Untuk surat suara tertukar menjadi urutan teratas dengan 238 kasus. Disusul permasalahn logistik pemilu yang tidak cukup, sebanyak 183 kasus.
 
Padahal tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu ini merupakan tahapan paling penting bagi semua pihak.
 
"Bagi peserta pemilu, tahap ini akan menjadi pertaruhan apa hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih," pungkasnya.

(mok/iy)