Politik 'Cooling Down' Ala JK

Jakarta - Usai Pemilu Legislatif (pileg), Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) lebih banyak berdiam diri. Ketika sejumlah tokoh telah kasak kusuk, JK 'memilih' untuk cooling down. Ke mana arah politik JK tertuju?

"Kita mau cooling down dulu," ujar staff khusus JK, Alwi Hamu ketika ditemui wartawan sehari setelah Pemilu Legislatif di Rumah Slipi 2, Jl Mangun Karsoro, Jakarta. Hasil quick count yang dipublikasikan sehari setelah pemilu memang sempat membuat kaget sejumlah elit Partai Beringin. Suara Golkar diprediksi hanya memperoleh 14 persen.

Saat terakhir menggelar konferensi pers, pada Kamis malam (9/3/2009) lalu, JK tak banyak mengumbar senyum. Banyaknya laporan kecurangan, mungkin membuat JK geram. Namun laporan itu tak langsung diluapkan dengan menuding sana sini. JK meminta para pengurus Golkar untuk tenang, namun melakukan pengawasan perhitungan. "Kita mengevaluasi dan mencermati. Hingga perhitungan KPU selesai," ujar JK malam itu.

Seusai jumpa pers, hingga 3 hari kemudian JK tak muncul lagi di depan wartawan. JK memilih untuk 'mengurung' diri di rumah. Hanya nampak para fungsionaris Golkar yang bergantian datang di rumah itu.

Tenda yang dibangun di samping Rumah Slipi 2, tempat JK membahas soal partai, pun sehari setelah pileg langsung dibongkar. Padahal, dari informasi yang dihimpun detikcom, tenda itu semula dibangun sebagai media centre untuk menghimpun kegiatan Golkar setelah pileg setidaknya hingga seminggu ke depan. Di dalamnya telah disiapkan ruang untuk konferensi pers, lengkap dengan kursinya. Pun untuk memantau perhitungan suara, ada 3 televisi berukuran 30 inchi yang telah terpajang. Bahkan, untuk memudahkan wartawan, hotspot pun dipasang. Namun karena dibongkar, wartawan pun kini
hanya menunggu di luar rumah

Apa sebenarnya yang ada dipikiran JK hingga memilih cooling down? "Kita tahu situasi sekarang tensinya tinggi. Pak JK meminta untuk berpikir jernih, merenungi letak kesalahan sehingga suara jeblok. Lalu langkah selanjutnya ditentukan," kata Wakil Sekjen Golkar, Iskandar Mandji ketika dihubungi detikcom, Senin (13/3/2009).

"Diam" JK lalu mulai memunculkan banyak persepsi. Indikasi kecurangan mungkin membuat JK tak mau gegabah. Ia memilih untuk menyikapi dengan tenang dan mencari sokogan aspek hukumnnya. "Kami mengevaluasi dan mencermati (kecurangan) dari sisi aspek hukum," ungkap Ketua PPP, Suryadharma Ali usai bertandang ke rumah JK pada Minggu kemarin (12/3/2009).

Persepsi lain, obrolannya lewat telepon dengan SBY pada Jumat lalu (10/3/2009), saat mengucapkan selamat atas perolehan fantastis Partai Demokrat (PD) dibaca sebagai isyarat untuk kembali berduet dengan Mantan Menko Polkam era Megawati itu.

Isyarat ini pun mendapat sokongan dari sejumlah elit yang jauh-jauh hari memang menginginkan agar lelaki kelahiran 15 Mei 1942 mengulang duetnya dengan SBY. Terlebih, sejumlah pengusaha yang ikut menyokongnya juga masih menginginkan duetnya dengan SBY tetap lestari. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang berkunjung ke rumahnya pada Jumat lalu menyatakan dengan jelas jika masih mendukung duet incumbent ini.

Selain itu, upaya cooling down yang dihembuskan JK, juga dipersepsikan sebagai upaya untuk meredam rongrongan internal yang mungkin menilai kepemimpinan JK gagal di Partai Beringin. Dua hari setelah pileg, Marzuki Darusman, anggota fraksi Golkar yang menjabat ketua DPP saat Akbar Tanjung menjabat ketua umum, mengusulkan Golkar mengusung Akbar Tanjung untuk menggantikan JK. Hitungan kasarnya, jika JK bisa kembali ke 'pelukan' SBY, Partai Golkar yang tak punya tradisi oposisi, otomatis akan ikut serta. Rapimnas khusus yang digelar pada 23 April nanti akan merestui SBY-JK bersanding lagi.

Namun, dalam politik tak ada yang mutlak. JK mungkin saja mengarahkan 'bidikannya' pada koalisi PDIP, Gerindra dan Hanura. Mungkin ini terjadi ketika PD yang perolehan suaranya melambung, menyunting tokoh lain sebagai pendamping SBY. Namun pilihan sangat ditentukan ke arah mana pikiran JK tertuju, saat 'cooling down' di rumahnya.

(gun/anw)